#kahmi#politik#pemilu2019#pilpres2019

Majelis Nasional KAHMI Tegaskan KAHMI Preneur Bukan Bagian dari KAHMI

( kata)
Majelis Nasional KAHMI Tegaskan KAHMI Preneur Bukan Bagian dari KAHMI
Logo KAHMI. Foto: Dok/Google Images


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Atas dasar adanya sekelompok orang yang menamakan KAHMI Preneur, baru-baru ini. Majelis Nasional KAHMI menegaskan bahwa dalam konstitusi organisasi KAHMI tidak mengenal organisasi yang bernama KAHMI Preneur.

Hal tersebut ditegaskan dalam surat intruksi yang dikeluarkan Majelis Nasional KAHMI, Selasa (19/2/2019) dengan Nomor:34/A/MNK/KAHMI/II/2019 dan ditandantangai Sekjen KAHMI Manimbang Kahariady bersama Koordinator Presidium KAHMI Hamdan Zuelva.

Surat intruksi tersebut juga menyikapi perkembangan politik nasional yang semakin dinamis dan eskalatif, terkait dengan berbagai ekspresi dan ikhtiar politik menyongsong pelaksanaan pileg dan pilpres pada 17 April 2019 mendatang. Hal tersebut juga dalam upaya menjaga keutuhan organisasi serta tetap terjaganya langka strategis dalam meningkatkan peran kontributif bagi pelaksanaan demokrasi yg sehat dan berkualitas.

Selain penegasan KAHMI Preneur bukan bagian dari organisasi KAHMI, Majelis Nasional KAHMI juga menginstruksikan kepada pimpinan/aparat KAHMI seluruh Indonesia, diantaranya. Pertama, meningkatkan/mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh aparat organisasi dibawah kepemimpinan, untuk memastikan KAHMI secara institusi tidak dimanfaatkan atau diseret kepada aktivitas politik praktis untuk kepentingan jangka pendek.

Kedua, memantau gerakan/manuver politik yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya KAHMI Preneur, demi terjaganya keutuhan organisasi dan terjaga persatuan/kebersamaan dalam wadah besar organisasi KAHMI.

Ketiga, mendorong seluruh warga KAHMI untuk meningkatkan partisipasi politik, menghargai pilihan politik masing-masing. Namun tidak membawa nama organisasi KAHMI dalam berekspresi dan menyampaikan aspirasi politiknya. Keempat, mendorong anggota KAHMI yang telah menentukan pilihan politiknya dan berada dikedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, untuk secara cerdas dan terhormat, memaksimalkan ikhtiar dengan senantiasa menjunjung tinggi semangat fastabiqul khairat.

Kelima, agar anggota KAHMI beserta seluruh aparat didaerahnya, terus merawat sikap kritis dan semangat sensitivitas yang tinggi agar setiap gejala dan kejadian yg mengarah kepada gangguan dan pelanggaran dapat dideteksi secara dini dan diantisipasi secara cermat, agar pesta demokrasi melalui pileg dan pilpres dapat dilaksanakan secara berkualitas dan bermartabat.

 

Rilis







Berita Terkait



Komentar