#penggusuran#beritalampung#ptkai

Main Gusur, PT KAI Dinilai Tak Punya Dasar Hukum

( kata)
Main Gusur, PT KAI Dinilai Tak Punya Dasar Hukum
Kadiv Ekosob LBH Bandar Lampung Suma Indra (tengah). Lampost.co/Asrul Septian Malik


Bandar Lampung (Lampost.co): LBH Bandar Lampung angkat bicara terkait penggusuran rumah di Jalan Manggis Nomor 86A Pasir Gintung, Tanjungkarang Pusat, Kamis, 27 Februari 2020.

Kadiv Ekosob LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi mengatakan PT KAI Tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penggusuran.

"Putusan dari pengadilannya saja tidak ada," ujar Indra, Kamis, 27 Februari 2020.

Kemudian, lanjut dia, masih belum jelas alas hukum yang dipakai PT KAI, karena hanya berdasarkan pada grondkaart produk peninggalan penjajah Belanda, sehingga tidak bisa ditetapkan siapa pemilik atas hak yang tepat.

Menurutnya dasar PT KAI mengklaim adalah dengan dasar grondkaart yang berarti PT KAI tidak ada alas hak atas tanah karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bahwa hak atas tanah yang dikelola oleh negara harus terdaftar di Kementrian Keuangan RI dan harus ada statusnya baik hak pakai atau hak pengelolaan. Sehingga PT KAI tidak memiliki aset di atas tanah masyarakat.

Dia mengatakan hal ini sudah dilakukan oleh PT KAI jauh sebelum menjadi badan hukum perseroan, tepatnya pada saat diundangkannya UUPA, yang kemudian mewajibkan untuk mengkonversi hak tanah barat (eks Belanda) seperti hak erfpacht, hak opstal, hak eigendom, tetap diakui keberadaannya maksimal 20 tahun sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 yaitu 24 September 1960. Maksimal hak tanah barat diakui pada 24 September 1980. Karena seharusnya PT KAI harus tunduk kepada hukum Indonesia, khususnya mengenai UU Pokok Agraria. Karena grondkaart tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia sebagai bukti hak menguasai tanah Negara.

"Ini sudah semena-mena. Dasar hukum mereka aja tidak jelas, apalagi sampai menarik sewa, warga yang tinggal saja sudah bayar PBB kok," kata dia.

Sementara itu, Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan selaku kuasa hukum dari warga pemilik yang telah menempati lokasi kurang lebih puluhan tahun tersebut, masih akan merembukkan kembali apa yang menjadi titik persoalan untuk menentukan tindakan hukum selanjutnya.

"Secara fisik, Bu Wiwik (istri pemilik) telah menempati dan menguasai 20 tahun lebih disitu. Nah, maka ini masih kita mau merembukkan lagi langkah-langkah hukum apa yang akan diambil selanjutnya, karena tadi kita juga sudah koordinasi dengan Komisi I DPRD Provinsi dan mereka sudah dari lokasi," ujarnya, Kamis, 27 Februari 2020.

Berita terkait:

PT KAI Dinilai Kangkangi Rekomendasi DPRD Terkait Penggusuran

Dari LBH sendiri menurutnya masih menunggu dari pihak warga proses hukummya nantinya seperti apa. Mengingat bahwa hari ini PT KAI telah lakukan eksekusi terhadap kediaman warga yang terdampak.

"Haru dipertegas juga PT KAI tidak punya dasar melakukan penggusuran, sebab eksekusi lahan itu dapat dilakukan ketika memang ada perintah dari pengadilan. Nah, sampai saat ini apa dasarnya, jika dilihat dari somasi-somasi yang dilalukan PT KAI itukan dasarnya hanya peraturan perundangan," katanya.

Secara jelas, LBH sebagai kuasa hukum dari warga si pemilik bangunan yang menempati diatas lahan diklaim milik PT KAI mempertanyakan secara tegas dasar dan dalil yang digunakan oleh pihak PT KAI terhadap warga setempat.

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar