#ahmadiyah#perusakan

Mahfud Minta Perusakan Masjid Ahmadiyah Ditangani Sesuai Aturan Hukum

( kata)
Mahfud Minta Perusakan Masjid Ahmadiyah Ditangani Sesuai Aturan Hukum
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah menghubungi kapolda dan gubernur Kalimantan Barat. Komunikasi untuk mengetahui dan menanggulangi peristiwa penyerangan dan perusakan rumah ibadah milik Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

 

“Saya sudah berkomunikasi dengan Gubernur dan Kapolda Kalimantan Barat agar segera ditangani kasus ini dengan baik, dengan memperhatikan hukum, memperhatikan kedamaian dan kerukunan, juga memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semuanya harus ikut aturan hukum,” tegas Mahfud dalam keterangan tertulis, Sabtu, 4 September 2021.

Kapolda dan gubernur sudah menangani masalah ini dan segera menyelesaikan secara hukum. Mahfud meminta semua pihak menahan diri.

“Ini masalah sensitif, semuanya harus menahan diri. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia di mana hak-hak asasi manusia dilindungi oleh negara,” tegas Mahfud.

Mahfud mengingatkan kepada semua pihak saling menghormati. Negara menjamin melindungi hak asasi manusia dan martabat manusia.

Dia menyebut dari perlindungan terhadap martabat manusia itu tujuan bernegara digariskan. Salah satunya kesejahteraan umum.

"Ini yang harus dijaga, kemanan dan ketertiban dan perlindungan terhadap orang yang berusaha hidup dengan nyaman di daerah yang dikehendaki,” tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Peristiwa penyerangan dan perusakan tempat ibadah dan gedung milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kalimantan Barat terjadi pada Jumat siang, 3 September 2021. Sekelompok orang menggunakan batu dan bambu merusak bangunan masjid yang terletak di Desa Balai Gana, Kecamatan Tempunuk, Kabupaten Sintang.

Winarko







Berita Terkait



Komentar