#ormas

Mahfud Minta FKPPI Tak Buat Gaduh

( kata)
Mahfud Minta FKPPI Tak Buat Gaduh
Menko Polhukam Mahfud MD/Medcom.id/Theo


Jakarta (Lampost.co) -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD berharap Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra dan Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) tidak menjadi organisasi masyarakat (ormas) yang bikin gaduh. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berulang kali menyoroti ormas-ormas yang kerap berbuat gaduh.

 

"Saya sebut Presiden saja. Presiden telah menyoroti adanya ormas yang kerap membuat gaduh," kata Mahfud di Senayan, Jakarta, Senin, 20 Desember 2021.

Memang, kata dia, akhir-akhir ini semua melihat ada ormas yang sering melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Dia mengingatkan FKPPI agar mengikuti teladan para purnawirawan TNI/Polri.

"Mumpung FKPPI belum pernah dicirikan sebagai organisasi seperti ini, saya berharap dapat menjauhi tindakan yang tidak pantas dilakukan sebagai anak bangsa," ujar dia.

Mahfud mengatakan semua kewajiban ormas sudah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Di antaranya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Itu ada konstitusinya, memelihara nilai agama, budaya, norma kesusilaan, moral etika, dan norma sosial," kata dia.

Oleh karena itu, Mahfud menyampaikan pesan Presiden kepada FKPPI supaya meningkatkan soliditas dan komitmen, baik antar anggota maupun keseluruhan organisasi. Termasuk, memperkuat hubungan dengan keluarga besar TNI-Polri.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga berharap FKPPI mengutamakan semangat gotong royong dalam upaya mengatasi permasalahan bangsa dan upaya pembelaan negara. Ini sebagai cerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup, setara, adil, aman, damai, dan sejahtera

"Untuk itu, Kemenko Polhukam siap memberikan dukuangan kepada keluarga besar FKPPI dalam rangka memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia," ucap dia.

Sementara itu, Ketua Umum FKPPI, Pontjo Sutowo, mengatakan FKPPI bertekad terus menguatkan bela negara. Selain amanah konstitusi, lanjut dia, bela negara didasari kesadaran rasa keterpanggilan dan kepedulian terhadap kondisi ketahanan, serta masa depan bangsa.

"Karena, Indonesia menghadapi berbagai ancaman dengan spektrum dan dimensi begitu luas. Harus diyakini, suatu bangsa bisa survive menghadapi berbagai ancaman jika semangat bela negaranya tinggi. Nah, kita tidak boleh abaikan perkembangan dan tantangan kekinian yang terjadi di sekeliling kita agar mengenali ancaman secara dini," kata Pontjo.

Pontjo menyadari FKPPI bukan otoritas yang berwenang merumuskan persepsi ancaman bagi bangsa dan negara. Namun, FKPPI tetap tak boleh bersikap tidak peduli dengan dinamika di lingkungan

"Terutama dinamika ancaman yang berkembang. Kita tidak boleh abai, apalagi kehilangan kewaspadaan. Ancaman sebuah bangsa dan negara tidak lagi hanya berdimensi militer, namun merambah ke berbagai bidang, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan spektrum yang begitu luas," ujar dia.

Winarko








Berita Terkait



Komentar