#korupsi#kpk

Mahfud MD Serukan Bangun Budaya Antikorupsi

( kata)
Mahfud MD Serukan Bangun Budaya Antikorupsi
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Istimewa


Riau (Lampost.co) -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak seluruh aparat penegak hukum untuk serius melakukan langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap perilaku korupsi. Hal itu untuk mendukung penguatan budaya antikorupsi, seperti yang menjadi tema dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2021. 

Hal itu disampaikan Mahfud saat menjadi pembicara kunci pada Rapat Kordinasi untuk "Mewujudkan Sinergi Antaraparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait" yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Markas Polda Riau, Pekanbaru, Senin, 6 Desember 2021.

Menurut Mahfud, masyarakat tidak boleh membiarkan berkembangnya pendapat korupsi menjadi bagian dari budaya. Pendapat itu tak bisa diterima dan berbahaya. Sebab, kalau percaya pada pendapat itu, berarti menjadi bangsa yang fatalis dan menyerah dengan alasan budaya itu sebagai nilai-nilai yang dianut bangsa sejak lama, secara turun temurun dan tak mudah dihilangkan. 

"Padahal korupsi itu adalah kejahatan, bukan budaya. Budaya kita adalah adiluhung yang sangat antikorupsi. Untuk itu mari bangun budaya antikorupsi, jangan permisif terhadap segala bentuk korupsi atas nama budaya", kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Dia mengatakan pada era reformasi sejatinya era antikorupsi. Mengacu pada teori sistem pembangunan hukum dari Friedman sejak awal reformasi berusaha kuat membangun tiga subsistem untuk pembangunan hukum guna memerangi korupsi, yakni membangun isi aturan hukum (legal substance), membangun struktur lembaga-lembaga hukum (legal structure), dan membangun budaya hukum (legal culture).

Menurut dia, untuk pembangunan isi aturan hukum (legal substance) sudah membuat banyak Undang-undang dan untuk pembangunan struktur hukum dengan banyaknya lembaga, seperti KPK, KY, MK, PPATK, dan lain-lain. Namun, dalam pembangunan budaya hukum terutama budaya antikorupsi masih agak kedodoran. 

Untuk itu, tidak boleh percaya dan membiarkan budaya korupsi tumbuh. Sebab, korupsi bukan budaya melainkan kejahatan. Sementara, yang harus dibangun adalah budaya antikorupsi. 

"Budaya antikorupsi harus dibangun, bukan hanya patuh kepada hukum, tapi juga takut pada aturan di luar hukum. Tepatnya berpegang teguh pada ajaran agama masing-masing yang melarang dan mengancam orang korupsi," ujarnya.

Menurutnya, budaya antikorupsi harus dibangun melalui pemahaman dan penghayatan yang utuh terhadap Pancasila. Pesan-pesan moral yang bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia, beragama, rukun, tidak suka mencuri, dan tolong menolong. "Kalau melanggar hukum dipenjara, maka dari budaya ini kalau korupsi itu dosa, atau mendapat karma, balasan di dunia. Berbuat jahat pasti akan mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Kuasa, entah dengan cara apa," kata dia. 

Dia juga mengapresiasi kinerja KPK yang banyak peningkatan. Pada 2020 KPK menyetor Rp120,3 miliar ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP), menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp592,4 triliun dari upaya pemulihan, penertiban dan optimalisasi aset. 

Kemudian menerima 1.748 laporan gratifikasi dengan total nominal Rp24,4 miliar. Sedangkan di bidang penindakan menetapkan 109 tersangka dari 91 penyidikan kasus, meliputi swasta, politikus, pegawai BUMN, pejabat eselon, kepala daerah, dan pimpinan Kementerian / Lembaga, dan lainnya.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar