#PTUN#UTI#BeritaLampung

Mahasiswa UTI Menangkan Gugatan Skorsing DO di MA

( kata)
Mahasiswa UTI Menangkan Gugatan Skorsing DO di MA
Surat Pemberitahuan Kasasi Mahasiswa UTI atas skorsing DO. Dok LBH Bandar Lampung


Bandar Lampung (lampost.co)--Mahkamah Agung (MA) mengabulkan seluruhnya permohonan kasasi atas nama Ahma Mu'fatus Sifa'i. Menyatakan batal objek sengketa Surat Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Nomor 005/UTI/B.3.3/II/2021, tertanggal 22 Februari 2021, tentang Pemberian Skorsing Mahasiswa Program Studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia (UTI). Hasil kasasi tersebut dirilis pada hari ini, Kamis, 28 Juli 2022.

Dalam keputusan itu tergugat dalam hal ini UTI, untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Nomor 005/UTI/B.3.3/II/2021, tertanggal 22 Februari 2021, tentang Pemberian Skorsing Mahasiswa Program Studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia.

"Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Nomor 005/UTI/B.3.3/II/2021, tertanggal 22 Februari 2021, tentang Pemberian Skorsing Mahasiswa Program Studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesiaa, mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula sebagai mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia, menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)," bunyi amar putusan.

Menanggapi hal itu, Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi mengatakan, LBH Bandar Lampung selaku Kuasa Hukum ketiga Mahasiswa tersebut LBH Bandar Lampung menerima Surat Pemberitahuan Amar Putusan Kasasi Nomor 325 K/TUN/2022 yang pada pokoknya menyampaikan hasil dari Permohonan Kasasi yang diajukan pada Bulan April 2022 lalu.

Baca Juga : UTI Tolak Cabut DO dan Skorsing, LBH Gugat ke PTUN

"Putusan ini adalah buah dari perjuangan panjang mahasiswa yang menjemput keadilan melalui mekanisme konstitusional seorang warga negara yang telah terlanggar haknya," katanya, Kamis, 28 Juli 2022.

Menurutnya, putusan kasasi ini membantah tuduhan rektor melalui SK DO dan Skorsing yang diterbitkannya pada mahasiswa.

Selain itu, hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat Pertama dan Banding, telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak berpihak pada perjuangan mahasiswa terhadap hak atas pendidikan.

"Selain hak atas pendidikan yang telah direnggut oleh pihak kampus, tudingan atau stigma radikal dan ekstrimis merupakan sebuah kejahatan terhadap keperdataan seseorang. Karena ketika seseorang yang dituding bersalah hanya karena prasangka atau diasosiasikan terhadap suatu kejahatan atau tindak pidana tanpa proses peradilan yang adil tentu sangat merugikan," jelasnya.

Indra melanjutkan hampir dua tahun, mahasiswa harus berjuang menuntut keadilan sembari menyusun harapan untuk masa depan dengan terpaksa melanjutkan kuliahnya di kampus lain yang bahkan itupun mereka sempat di persulit oleh pihak kampus.

Oleh karena itu tambahnya, putusan ini juga menjadi batu pijakan berikutnya bagi para mahasiswa untuk melakukan perjuangan yang belum selesai

"Sebab mereka tidak hanya mencari keadilan semata. Namun, menjadi simbol dari perlawanan terhadap pemberangusan kebebasan akademik, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat seorang mahasiswa di kampus yang otoriter," katanya.

Dian Wahyu K






Berita Terkait



Komentar