#unjukrasa#demonstrasi

Mahasiswa Lampung Sampaikan Aspirasi ke Gubernur

( kata)
Mahasiswa Lampung Sampaikan Aspirasi ke Gubernur
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi(Baju putih bertopi) dan sejumlah mahasiswa berdialog ihwal tuntutan mahasiswa kepada pemerintah provinsi di depan Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Rabu, 13 April 2022. (Lampost.co/Atika Oktaria)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Setelah pemerintah provinsi Lampung bersama Polda dan DPRD membuka pagar berduri di pintu masuk kantor provinsi Lampung, sejumlah mahasiswa menyampaikan tuntutannya. 

Adapun tuntutannya antara lain mengenai harga kebutuhan pokok yang terus naik.

"Pemerintah Provinsi Lampung sudah melakukan operasi pasar tapi sayangnya tidak memberikan solusi," kata salah satu komando aksi di depan gubernur, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Rabu, 13 April 2022. 

Selain itu, tuntutan masyarakat miskin yang ada di 15 kabupaten/ kota yang kesulitan bahan bakar minyak.

"Kami ingin keberadaan BBM aman, Forkopimda harus mengambil sikap untuk menurunkan kembali harga BBM," ujarnya. 

Menyikapi hal tersebut, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyambut baik mahasiswa yang berkumpul hari ini.

"Semua harus tahu dalam posisi saat ini ada beberapa poin yang sudah saya tampung dan segera kami sampaikan ke pemerintah pusat jika tuntutannya untuk pusat. Terkait BBM, hal ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sampai ke tingkat desa," kata dia. 

Arinal melanjutkan dalam persoalan BBM semua provinsi mendapatkan kuota yang sama. Posisi Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera menjadi perlintasan banyak kendaraan. 

"Yang seharusnya kuotanya untuk warga Lampung. Tetapi, karena dikonsumsi banyak orang jadilah langka. Ini sedang kami cari solusi harap bersabar," ujar gubernur. 

Mengenai harga, Arinal mengatakan semua tergantung perkembangan dunia. 

"Situasi Rusia dan Ukraina berdampak pada Indonesia, tak terkecuali Lampung" kata dia. 

Oleh karena itu, Arinal mengingatkan persoalan minyak goreng itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Namun, hal itu tidak berarti pemerintah provinsi lepas tangan.

"Saya ingin bertanya apakah adik-adik tidak menemukan minyak goreng? Kan sekarang ini ada, tapi harganya memang mahal," jelas dia. 

Arinal menambahkan Lampung sebagai jalur distribusi minyak goreng berupaya mencari solusi. Namun, dia menyatakan yang membuat harga naik bukan pemerintah.

"Saya hargai mahasiswa apabila bersama pemerintah mencari tahu dimana biang minyak goreng mahal ini," jelas dia. 

Arinal terakhir menjelaskan pengawasan minyak goreng menjadi tanggungjawab bersama.

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar