#tagihanlistrik#pln#beritalampung

LPKL Minta PLN Rasional Soal Tagihan Listrik

( kata)
LPKL Minta PLN Rasional Soal Tagihan Listrik
Sejumlah warga datang ke kantor PLN memprotes tagihan listrik yang membengkak. Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co): Masyarakat indonesia khususnya Provinsi Lampung akhir-akhir ini dibuat gerah dengan lonjakan tagihan listrik. Ditambah lagi dengan situasi pandemi covid-19 yang membuat situasi ekonomi masyarakat menjadi sulit.

Terkait Komplain dari masyarakat Lampung atas tagihan listrik kepada PT PLN, Lembaga Perlindungan Konsumen Lampung (LPKL) melalui Direktur Eskekutifnya Gindha Ansori Wayka mengatakan sudah melayangkan surat klarifikasi dan somasi atas lonjakan tagihan tarif listrik pada 17 Juni 2020.

“Tadi sudah kami kirim surat minta klarifikasi dan somasinya ke UID Lampung, area Tanjungkarang dan UPJ Way Halim atas keluhan dari warga," ujar Gindha kepada Lampost.co, Rabu, 17 Juni 2020.

Ia mengatakan ada beberapa keluhan dan laporan dari masyarakat diantara salah satu warga yang ditagih oleh PLN sejak bulan Februari 2020 hingga Juni 2020 nilainya sebesar Rp14.334.796

“Pada bulan Januari 2020 pelanggan bayar dengan stand meter: 58.702-58.999 dengan jumlah Rp487.360, bulan Februari - Maret 2020 dengan stand meter 58.975 harus membayar Rp5.011.494 dan bulan Juni 2020 dengan stand meter 55.595 harus membayar Rp14.334.796,” tambah dia.

Melonjaknya tagihan listrik ini, tambah dia, ternyata banyak dialami oleh masyarakat lain. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang komplain di kantor PLN UPJ Way Halim.

“Banyak warga mengeluhkan hal yang sama bahwa mereka menerima surat pemutusan sementara dan surat pemutusan rampung saluran tenaga listrik dari PLN dengan jumlah bayaran yang tidak sesuai dengan stand meter yang jumlahnya tidak rasional," terang dia.

Menurutnya, selain mengirimkan surat, LPKL juga langsung mendatangi UPJ Way Halim untuk komplain terkait laporan dari pelanggan kepada LPKL dan ternyata banyak masyarakat yang sedang antre dengan persoalan yang serupa.

“Kami juga temui langsung petugas loketnya dengan membawa keluhan dari pelanggan dan dari jumlah Rp14 juta tersebut di atas, setelah dikoreksi oleh petugas hanya di suruh membayar beban dayanya saja, dengan beban biaya hanya Rp83.929 hingga Juni 2020," jelas dia.

Kedepan, LPKL Lampung berharap kepada PT PLN dan BUMN lainnya yang mengabdi pada pelayanan umum harus lebih professional dan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Sebagai bagian dari masyarakat Lampung, LPKL berharap PT PLN dan BUMN lainnya dapat lebih profesional dan teliti dalam kaitan pengabdian kepada masyarakat," tutup dia.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar