#tajuklampungpost#lapas#narkoba#jaringannarkoba

LP Bukan Surga Narkoba

( kata)
LP Bukan Surga Narkoba
Ilustrasi (Google image)

DALAM banyak kasus, lembaga pemasyarakatan (LP) benar-benar mengkhianati khitahnya. Lembaga ini semestinya menjadi tempat penginsafan, namun tak jarang justru menjadi lahan yang aman bagi narapidana untuk terus melakukan kejahatan.

Peran LP di republik ini tak ayal kerap mencuatkan anomali. LP sering membuahkan keanehan karena dari balik jeruji sel para tahanan itulah penjahat yang seharusnya dibuat insaf malah leluasa terus berbuat jahat, termasuk mengedarkan narkoba.

Bukan sekali dua kali publik di Lampung disuguhi berita terungkapnya praktik kejahatan, khususnya narkoba, yang dikendalikan narapidana. Kasus terbesar yang menjadi sorotan publik adalah pengendalian narkoba oleh Kepala LP di Kalianda.

Awal tahun ini saja sudah terungkap dua kasus peredaran narkoba dilakukan narapidana. Beberapa napi narkoba di LP Rajabasa didapati menggunakan ponsel sehingga bisa mengatur transaksi sabu-sabu dan pil ekstasi dalam jumlah besar.

Kanwil Kemenkumham kemudian merazia LP Rajabasa dan menemukan beberapa ponsel dalam sel tahanan. Pihak LP memberi sanksi kepada 19 napi karena kedapatan memiliki barang-barang yang dilarang. Sanksi yang diberikan adalah tidak mendapat remisi.

Karena itulah, kita menyambut baik usulan Komisi III DPR yang menyoroti overkapasitas narapidana dan tahanan di Lampung, terutama kasus narkoba yang jumlahnya besar. Menurut Komisi III DPR, LP di Lampung sudah overkapasitas.

Menurut data Ditjenpas Kemenkumham RI per 12 Juli 2019, dari 16 lembaga pemasyarakatan (LP) dan rumah tahanan (rutan) yang di Lampung, terdapat 8.763 tahanan dan napi. Padahal, kapasitas keseluruhan hanya mencapai 5.348 orang.
 
Komisi III DPR mendorong penekanan jumlah napi narkotika tentunya, dengan mendorong para pemakai untuk direhabilitasi. Hal itu sesuai dengan UU 35/2009 tentang Narkotika bahwa pemakai adalah korban dan harus direhabilitasi.

Prioritas kebijakan itu tentu saja akan memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba di Bumi Ruwa Jurai tidak terkecuali dari balik jeruju. Jumlah tahanan yang tidak sebanding dengan jumlah sipir tentu menciptakan celah terjadinya penyimpangan.

Sudah menjadi rahasia umum, penjara juga menjadi tempat tumbuh subur berkembangnya benih-benih kejahatan. Jika sistem pemenjaraan tidak berhasil, yang terjadi adalah para napi yang saling berbagi ilmu dan jaringan dalam dunia kejahatan.

BNN pernah menyatakan 60% peredaran narkoba di Tanah Air dikendalikan dari LP. Karena itu, gebrakan dan terobosan nyata dari aparat terkait dalam upaya pemberantasan dan pencegahan kejahatan narkotika di Tanah Air amat kita tunggu.

Namun, kebijakan rehabilitasi napi narkoba harus tepat sasaran. Seperti halnya pernyataan Kapolda Lampung, kebijakan tersebut hanya dapat diberikan kepada napi pemakai atau dengan hukuman ringan, bukan napi narkoba kelas kakap atau pengedar.

Terobosan mesti dilakukan agar penjara tak melulu menjadi surga bagi bandar narkoba yang menghadirkan neraka bagi bangsa kita. Merevitalisasi LP agar dapat berfungsi semestinya adalah salah satu strategi memenangi perang melawan narkoba.

Tim Redaksi Lampung Post

Berita Terkait

Komentar