#covid-19#viruskorona#viruscorona

Loekman Positif Covid-19, ASN Pemkab Lamteng WFH 

( kata)
Loekman Positif Covid-19, ASN Pemkab Lamteng WFH 
Kantor Bupati Lampung Tengah. Dok

Gunungsugih (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah diminta bergerak cepat melakukan penanganan pandemi Covid-19 agar rantai penularan tersebut bisa terputus dan tidak berdampak lebih jauh terhadap sendi-sendi kehidupan. Hal itu terkait bupati nonaktif, Loekman Djoyosoemarto dan istrinya Ellya Lusiana dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19.

Apalagi di Lampung Tengah sedang ada tahapan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. Kemudian melihat data Covid-19 di Lampung sampai Senin, 28 September 2020, Lamteng masuk zona kuning dengan kasus suspect lima orang, probable lima orang, konfirmasi 109 orang, kasus baru dua orang, kasus lama 107 orang, selesai isolasi 62 orang, dan kematian dua orang.

Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lampung Tengah, Adi Erlansyah, mengeluarkan surat penting dengan nomor: 800/128/Setda.III.09/2020 perihal pemberitahuan work from home (WFH) yang ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah se-Lampung Tengah dan ditembuskan kepada gubernur Lampung serta ketua DPRD setempat.

"Sudah diinstruksikan mulai besok sampai Jumat (empat hari) diberlakukan WFH. Sekaligus dilaksanakan penyemprotan/sterilisasi di kantor. Setiap OPD memberlakukan piket bagi pegawainya," kata Adi  kepada Lampost.co, Senin, 28 September 2020.

Berita terkait: Bupati Lamteng Loekman Djoyo dan Istri Positif Covid-19 Usai dari Jakarta

Surat tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 82 Tahun 2020, Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 67 Tahun 2020, serta hasil rapat terbatas dengan Pjs. Bupati Lamteng di rumah dinas bupati pada Senin, 28 September 2020.

Memperhatikan status penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat di Lamteng sampai pada saat ini terdapat beberapa PNS yang positif terinfeksi serta dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19, maka para kepala perangkat daerah menerapkan beberapa hal; pertama, work from home (WFH) mulai 29 September 2020 sampai 2 Oktober 2020 dan menerapkan sistem sif maksimal lima orang.

Kedua, menyiapkan alat virtual atau akses berbasis online untuk digunakan dalam kegiatan rapat. Ketiga, melakukan penyemprotan/sterelisasi lokasi baik di dalam maupun luar kantor secara mandiri. Keempat, bagi pegawai yang melakukan WFH dan piket dibuat surat perintah tugas.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar