#raperda

Lima Raperda Disahkan DPRD Tubaba

( kata)
Lima Raperda Disahkan DPRD Tubaba
Penandatanganan berita acara pengesahan lima Raperda oleh Pemkab Tulangbawang Barat dan DPRD setempat, Selasa, 7 Desember 2021. Lampost.co/Ahmad Sobirin


Panaragan (Lampost.co) -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) mengesahkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa, 7 Desember 2021. 

Kelima Raperda tersebut meliputi rencana pembangunan industri 2021-2041, perubahan Perda Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, jasa konstruksi, penyelenggaraan bangunan gedung, dan perubahan kedua atas Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Wakil Bupati (Wabup) Tubaba, Fauzi Hasan mengatakan, Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041 diharapkan mampu membuat pembangunan Tubaba semakin progresif. 

"Sehingga berguna bagi percepatan pengembangan sektor industri secara terarah dan dapat menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan," kata Wabub, Selasa, 7 Desember 2021.

Baca: Tubaba Sahkan Raperda Pembangunan Industri

 

Sedangkan Perda terkait penyesuaian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kata dia, baik di dalam maupun di luar kawasan diharapkan dapat mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, serta melindungi dan menjamin ketersediaan kawasan pertanian di daerah.

"Terkait Raperda tentang jasa konstruksi dapat dijelaskan bahwa sektor jasa konstruksi merupakan sektor strategis karena memiliki keterkaitan erat dengan sektor lain dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional dan daerah. Jasa konstruksi merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi karena menjadi titik temu antara penyedia jasa dengan pengguna," terangnya.

Raperda tentang penyelenggaraan bangunan gedung juga diharap bisa menertibkan pembangunan dengan memenuhi standar teknis bangunan sesuai dengan fungsi dan klasifikasi gedung demi menjamin keselamatan penghuni dan lingkungan di sekitarnya.

"Untuk Raperda perubahan kedua atas Perda Nomor 6 Tahun 2012 bisa sebagai pengganti mekanisme Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu bentuk pelayanan perizinan Tertentu dengan menciptakan prosedur perizinan bangunan gedung yang tidak berbelit dan menjadi motivasi baru bagi para pelaku usaha untuk melaksanakan investasi di daerah," pungkasnya.

Sobih AW Adnan






Berita Terkait



Komentar