#Lemhannas

Lemhannas Soroti Dinasti Politik yang Hambat Konsolidasi Demokrasi

( kata)
Lemhannas Soroti Dinasti Politik yang Hambat Konsolidasi Demokrasi
Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Antara Foto


Jakarta (Lampost.co) -- Lembaga ketahanan nasional (Lemhannas) RI menyoroti munculnya fenomena dinasti poltiik dari Pilkada 2020. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem informasi dan rekapitulasi KPU yang menunjukkan bahwa 55 kandidat dari 124 kandidat (44%) terafiliasi dengan dinasti politik pejabat, dan mantan pejabat.

“Fenomena dinasti politik tersebut yang kemudian justru menghambat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, sekaligus melemahkan institusional partai politik dan  lebih mengemukakan pendekatan personal ketimbang kelembagaan,” kata Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam seminar tentang Pilkada serentak dan konstelasi politik di daerah di kantor Lemhannas, Kamis, 11 Februari 2021.

Agus menilai akibat fenomena dinasti politik, rekrutmen politik hanya dikuasai oleh sekelompok atau segelintir orang melalui oligarki. Padahal Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana dalam memilih pemimpin, rakyat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi langsung didalam pemilihan umum, baik dalam hal memilih eksekutif maupun legislatif, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Fenomena yang tak kalah menarik, masih kuatnya praktik politik uang. Badan pengawas pemilu menangani 104 dugaan politik uang pada Pilkada Desember 2020 yang tersebar di 19 Provinsi, yaitu Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTB, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Banten, NTT, Babel, Kalimantan Tengah dan Riau.

“Politik uang yang dilakukan terus-menerus akan merusak budaya demokrasi di Indonesia karena akan mempengaruhi masyarakat untuk memilih berdasarkan transaksional dengan manfaat subyektif untuk kepentingan sesaat jangka pendek, tidak melihat kepada visi-misinya pembangunan jangka panjang,” papar Agus.

Agus juga menilai Pilkada serentak diwarnai dengan terindikasinya 21 kasus pelanggaran netralitas ASN. Dampak dari ketidaknetralan ASN ini juga bersifat jangka panjang, dimana akan mempengaruhi pola manajemen PNS yang tidak lagi didasarkan pada profesionalisme tetapi lebih kepada kedekatan personal terhadap pejabat, yang berarti politisasi ASN atau PNS.

Winarko







Berita Terkait



Komentar