asnpembubaran

Lembaga Dibubarkan, Pegawai ASN Dipindah Hingga Diberhentikan

( kata)
Lembaga Dibubarkan, Pegawai ASN Dipindah Hingga Diberhentikan
Ilustrasi ASN. MI/Ramdani


JAKARTA (Lampost.co) -- Aparatur sipil negara (ASN) yang terdampak pembubaran lembaga negara akan dialihkan ke instansi lain. Aturan ini berlaku sama halnya dengan instansi lain yang punya kelebihan ASN.

"Jika ada perampingan organisasi atau ada kebijakan pemerintah yang menyebabkan kelebihan ASN, maka ASN tersebut harus disalurkan ke instansi pemerintah lain," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono kepada Medcom.id, Kamis, 23 Juli 2020.

Paryono mengatakan ada beberapa catatan mengenai ASN yang tidak bisa disalurkan. Misalnya, ASN yang berusia 50 tahun dengan masa kerja 10 tahun, akan diberhentikan dengan hormat, serta mendapatkan hak kepegawaian.

ASN yang usianya belum mencapai 50 tahun dan masa kerja belum lima tahun, akan diberikan uang tunggu maksimal selama lima tahun. Aturan tersebut sejatinya menyesuaikan beleid mengenai ASN.

"Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS dan Peraturan BKN No 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS," jelas Paryono.

Presiden Joko Widodo resmi membubarkan 18 komite/badan. Pembubaran ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 219 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Lembaga yang digusur mencakup beragam bidang.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo merampungkan evaluasi lembaga dan komisi yang akan kembali dibubarkan. Daftar lembaga telah diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) agar pembubaran dapat segera diproses.

Lembaga, badan, dan komisi itu dibentuk melalui keputusan presiden (kepres) dan peraturan presiden (perpres). Tjahjo memastikan usulan tersebut tak menyasar lembaga yang dibentuk dengan dasar undang-undang.

“Sebanyak 18 sampai 19 lembaga, badan, dan komisi,” kata Tjahjo melalui pesan singkat, Rabu, 22 Juli 2020.

Winarko







Berita Terkait



Komentar