Lembaga dan Ormas Keagamaan Jangan Jadi Alat Politik 

Bandar Lampung (Lampost.co)-- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung meminta lembaga dan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk tidak menjadi alat politik di tahun politik 2024.

Ketua MUI Provinsi Lampung, Suryani M Nur, menjelaskan peran lembaga keagamaan maupun ormas perlu hadir untuk meminimalisir potensi konflik menjelang tahun politik.

"Masing-masing parpol ingin menang, tapi dikhawatirkan menggunakan isu politik identitas, membawa isu sara yang membuat masyarakat awam pasti akan kemakan isu tersebut," katanya dalam kegiatan Pembinaan Paham Keagamaan Kanwil Kemenag Lampung, Selasa, 30 Mei 2023. 

Bacajuga: MK Diminta Tidak Masuk Terlalu Jauh ke Ranah Politik

Apabila masyarakat termakan isu politik identitas, ujaran kebencian terhadap lawan politik, dan sara akan menyulut konflik antar masyarakat hanya karena pilihan politik yang berbeda.

"Ini akan memicu potensi konflik, sebelum mengajak masyarakat kita harus pahami perbedaan politik hal yang biasa. Jangan menjatuhkan dan memfitnah orang lain, kita sepakati dulu perbedaan jangan jadi perpecahan," ungkapnya. 

Baca juga:Pengamat: Reshuffle Jangan Memuaskan Nafsu Politik dengan Mendepak yang Tak Sealiran

Ia meminta lembaga keagamaan dan ormas keagamaan untuk menyosialisasikan fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Media Sosial diharamkan untuk melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan, melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan, menyebarkan hoaks, pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.

"Pemilu ini akan berpotensi menyebabkan permusuhan akan ada juga hate speech di media sosial karena beda pilihan. Jari kita yang memproduksi konten yang menghasut kebencian itu haram fatwanya dari MUI," jelasnya. 

Ia menambahkan lembaga keagamaan dan ormas keagamaan perlu menginformasikan kepada masyarakat umum yang masih awam teknologi seperti sekarang. 

"Jangan sampai masyarakat termakan hoax, dan pemberitaan media juga penting untuk verifikasi mendalam," tuturnya.

Nurjanah