#Kendaraandinas#Lampungtimur

Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati Lamtim Janggal, Negara Rugi Rp686 Juta

( kata)
Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati Lamtim Janggal, Negara Rugi Rp686 Juta
Suherni, terdakwa kasus korupsi randis Bupati Lamtim/lampost.co/Febi Herumanika


Bandar Lampung (Lampost.co): Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggelar sidang perdana perkara korupai pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur (Lamtim) di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang.

Tiga terdakwa disidang secara terpisah adalah Suherni, Dadan Darmansyah, dan Aditya Karjanto.

Dalam dakwannya,  Jaksa Yudhi Setiawan menjelaskan bahwa terdakwa Suherni (PNS), didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHAPidana. Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31.

Menurut jaksa yang menyidangkan perkara ini, perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan kerugian negara atau Pemerintah Kabupaten Lamtim sebesar Rp686.911.670. sebagaimana  perhitungan kerugian negara yang dilakukan ahli akuntan independen pada Kantor Akuntan Publik.

"Pada 11 Maret 2016, pelelangan diumumkan dan terdaftar sebanyak 15 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang," kata Yudhi, Kamis, 10 Desember 2020.

Menurut dia, dari 15 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang hanya perusahaan PT. Topcars Indonesia dari Palembang yang memasukan penawaran. 

"Terhadap dokumen penawaran dari PT. Topcars Indonesia dari Palembang yang merupakan Showroom Mobil, tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan pada Tahap Evaluasi Penawaran dinyatakan Lulus Evaluasi Penawaran," kata dia.

Kemudian Dadan Darmansyah selaku POKJA V melanjutkan Tahapan Pembuktian Kualifikasi dan Negosiasi pada tanggal 21 sampai 22 Maret 2016, dan terdakwa yang tidak memiliki kewenangan selain yang diatur dalam kententuan Pasal 11 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar