#lelangjabatan#beritalampura#mutasipejabat

Lelang Jabatan Pemkab Lampura Dinilai Hanya Formalitas 

( kata)
Lelang Jabatan Pemkab Lampura Dinilai Hanya Formalitas 
Praktisi Hukum asal UMKO, Suwardi saat memberikan tanggapan mengenai selter yang sempat menjadi guncingan masyarakat, khususnya warganet hanya formalitas belaka. Lampost.co/Fajar Nofitra

Kotabumi (Lampost.co): Masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Utara mengetuk hati pemimpinnya dapat fair melaksanakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi, khususnya sekretaris daerah.

Seleksi pejabat itu kini tengah menjadi perbincangan hangat disana. Pasalnya, ditenggarai kegiatan itu hanya formalitas semata. Sementara masyarakat banyak yang mempertanyakan kredibilitas di lapangan, sebab hal demikian telah berlangsung lama untuk memuluskan kepentingan sang pemimpin.

"Kami warga masyarakat Lampung Utara, khususnya dan Indonesia pada umumnya mengutuk hati pemimpin jangan ada titipan dalam seleksi pejabat. Khususnya lelang jabatan sekda, karena ini adalah posisi penting dan strategis. Sebab, untuk menjadi pimpinan tertinggi ASN harus memiliki kredibilitas dan integritas tinggi. Lah ini belum apa-apa sudah mendapatkan pertanyaan dari masyarakat," kata Ketua IMM Lampura, Dedi Ariyanto menyoroti perekrutan sejumlah jabatan tinggi ASN di lingkup pemkab setempat, Minggu, 10 Mei 2020.

Dia menilai lelang jabatan terbuka oleh Pemkab Lampura hanya sekedar formalitas yang sudah ada pemenang sebelum proses dan mekanismenya berjalan.

"Jadi masyarakat ini banyak yang mempertanyakan kredibilitas panitia dalam perekrutan ini. Mereka (warga), khususnya netizen mempertanyakannya dan ini telah berlangsung lama apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Jangan sampai suara sumbang itu benar, bahwasanya sudah ada pemenang dalam seleksi terbuka ini," tambahnya.

Dia berharap kepada pemerintah agar dapat bersikap fair dalam proses lelang jabatan. Dia mewanti-wanti apa yang dikeluhkan tidak terjadi. Bila sampai terjadi, masyarakat berinisiatif untuk menggelar aksi demontrasi di jalan.

Sementara itu, Akademisi Universitas Muhammadyah Kotabumi (UMKO) Suwardi Amri mengaku pesimis akan pelaksanaan seleksi terbuka dapat dilaksanakan sesuai harapan masyarakat. Yakni berintegritas, fair dan tidak diskrimintif. Sebab hal itu telah menjadi kebudayaan, sehingga cukup sulit dihilangkan.

"Ya kalau itu kita cukup tahu saja, sebab melihat pengalaman yang lalu. Memang demikian adanya, pemenang sebenarnya telah ditentukan dan saya rasa apa yang ada dibenak masyarakat itu tidak salah-salah amat. Sebab berdasakan pengalaman banyak mengajarkan kita, orang dari luar berpotensi besar karena bawaan sang pemimpin untuk memuluskan aksinya," tambahnya.

Suwardi berharap pemerintah dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Sebab, bila tidak akan menjadi blunder, ditengah carut-marut pemerintah daerah. Khususnya pasca OTT kepala daerah dan berbagai persoalan mencuat pada pemerintahan disana.

"Banyak persoalan di Lampura yang membutuhkan penanganan serius dan dilakukan oleh orang yang memang paham akan krakteristik warganya. Karena ini tidak mudah, apalagi orang dari luar. Sebab, masyarakat disini memiliki keunikan sendiri, mulai dari sifat sampai akar budayanya," ujarnya.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar