#pilkada#kampanye

Legislator dan Pejabat Negara Harus Izin jika Ikut Kampanye

( kata)
Legislator dan Pejabat Negara Harus Izin jika Ikut Kampanye
Ilustrasi.Dok. Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung menyebutkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pejabat lainnya yang mengikuti kampanye pasangan calon (paslon) harus mengajukan izin. Selanjutnya, izin tersebut harus ditembuskan ke ?omisi Pemilihan Umun (KPU) dan Bawaslu setempat agar diketahui dan sesuai prosedur.

"Sesuai dengan PKPU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU RI Nomor 4 Tahun 2017, Pasal 63 menyebutkan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau kabupaten/kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan kampanye dengan mengajukan izin kampanye, sesuai dengan ketentuan," ujarnya kepada Lampost.co, Selasa, 10 November 2020. 

Bukan hanya legislator, pejabat negara pun harus meminta izin sebagaimana aturan yang berlaku. Selain itu, dilarang menggunakan fasilitas negara saat mengikuti kampanye dan menggunakan kewenangan jabatan untuk kepentingan yang menguntungkan salah satu calon.

"Bukan hanya itu, anggota dewan juga dilarang menggunakan fasilitas negara saat berkampanye," katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Bandar Lampung Candrawansah mengungkapkan pihaknya sejauh ini telah mendapatkan tembusan anggota DPRD yang izin berkampanye.

"Kami sudah mendapatkan tembusan terkait izin kampanye bagi anggota DPRD," ujarnya. 

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar