#Daerah#LampungUtara#KeuanganDaerah

Legislatif dan Eksekutif Lampung Utara Perlu Duduk Bersama Selesaikan Masalah Keuangan Daerah

( kata)
Legislatif dan Eksekutif Lampung Utara Perlu Duduk Bersama Selesaikan Masalah Keuangan Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. bisnis.com


KOTABUMI (lampost.co) – Untuk menyelesaikan masalah keuangan di Lampung Utara perlu kerja sama semua pihak. Penyelesaian itu juga perlu kerja sama antara eksekutif dan legislatif.
Namun, di DPRD Lampung Utara terkesan melempar batu sembunyi tangan, sementara eksekutif seperti berjuang sendiri. "Kami masyarakat awam saja bingung, kok saat ada masalah dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, kami disuguhkan dengan pemandangan interupsi keberatan yang mengarah pada hak angket Dewan untuk menyelesaikan permasalahan belum dibayarkannya uang rekanan. Padahal, setahu kami anggaran itu disahkan secara bersama-sama setelah melakukan hearing dengan satuan kerja perangkat daerah. Kok bisa-bisanya mereka seperti itu, layaknya mengangket dirinya sendiri," kata Ketua Umum Himpunan Pemuda Desa (Hipdes) Lampung Utara Ade Chandra, Minggu (5/11/2017).
Sebagai pengawas pada perjalanan pemerintahan, kata dia, seharusnya DPRD dapat melihat keadaan sesungguhnya. Bukannya mengedepankan ego semata, sebab permasalahan itu menurut pernyataan pejabat terkait terkendala oleh proses pencairan sehingga pembayaran rekanan yang seharusnya dapat dilaksanakan tepat waktu menjadi molor.
"Mereka (legislatif) telah bersama-sama menandatangani APBD 2017, toh kalaupun ada permasalahan saat tahun berjalan, mestinya unsur pimpinan dapat membicarakannya terlebih dahulu (bupati-ketua DPRD). Ini kelihatannya lucu saja, sampai ada pernyataan akan mengeluarkan interupsi atau sejenisnya kan sama saja mengangket dirinya sendiri," kata dia.
"Seharusnya legislatif bersama-sama pemerintah jalan ke provinsi mempertanyakan keadaan sebenarnya. Jangan seperti melempar batu sembunyi tangan begitu. Seolah-olah lepas dari tanggung jawabnya, padahal program itu ada karena adanya persetujuan kedua pihak melalui peraturan daerah," ujarnya.

Fajar Nofitra









Komentar