#menunggakpajak#pajakdaerah#dprdlampung

LBH Soroti Bus Sekretariat DPRD Menunggak Pajak 2 Tahun

( kata)
LBH Soroti Bus Sekretariat DPRD Menunggak Pajak 2 Tahun
Lampost.co/Febi Herumanika

Bandar Lampung (Lampost.co): Bus milik sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menunggak pajak sejak tahun 2018. Walaupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dipastikan mati pajak, namun kendaraan itu masih saja berkeliaran dijalan raya.

Pantauan Lampost.co, bus ukuran besar ini keluar pintu gerbang kantor milik DPRD Lampung, Selasa, 23 Maret 2020. Terlihat jelas pada nomor polisi mobil berwarna cokelat ini tahun 2018 semestinya sudah diganti dengan tahun pajak baru.

Direktur LBH Chandra Mulyawan mengatakan masih adanya kendaraan milik negara yang diamanahkan kepada DPRD mati pajak sejak tahun 2018.

Chandra bahkan menyarankan kepada DPRD untuk taat membayar pajak. "Kasih contoh yang benar untuk masyarakat, taat lah," kata Chandra, Selasa, 24 Maret 2020.

Masyarakat diminta taat membayar pajak, namun pada kenyataanya mobil berpelat merah malah mengabaikannya. "Kita diminta taat pajak. Nah, ini pemerintah malah abai, gimana ini?," kata Chandra.

Chandra menyarankan pihak kepolisan mengambil tindakan tegas tidak ada pandang bulu dalam penegakkan hukum. "Coba itu kepolisian juga ambil tindakan kalau ada pelanggaran. Jadi benar, aturan itu ditegakkan tanpa pandang bulu," katanya.

Chandra menilai kemungkinan tidak hanya satu kendaran itu saja yang pajaknya belum dibayar, semestinya pengelolaan barang milik negara harus betul-betul benar. BPK juga harus memberikan pengawasan yang baik.

"Kan BMN itu masuk dalam pengawasan keuangan oleh BPK. Bagaimana kepatuhan pemerintah daerah dalam mengelola, termasuk soal kewajiban perpajakan," kata Chandra.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar