#ptaki#konflik#pengrusakan#beritalampung

LBH Siap Dampingi Warga Jika Diperiksa

( kata)
LBH Siap Dampingi Warga Jika Diperiksa
-Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung Aliran Setiadi (Foto:Dok.Lampost)


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung Aliran Setiadi mengaku siap melakukan pendampingan hukum kepada warga yang bersengketa dengan PT KAI, jika diperiksa oleh Satreskrim Polresta Bandar Lampung.
Namun Alian meminta, jangan ada Pemeriksaan terkait perkara tersebut, sebab belum ada payung hukum yang memastikan apakah aset tersebut milik PT KAI Divre IV TanjungKarang.
"Sejauh ini dari warga emang belum ada yang dipanggil, dan juga laporan itu (red dugaan) saya nilai cacat hukum. Sebab, belum jelas status kepemilikan lahan tersebut," ujarnya kepada Lampost.co, Jumat (6/7/2018).
Menurut Alian, Grondkart yang selalu disebut oleh PT KAI merupakan dasar alas hak aset tersebut, tidak bisa dijadikan payung hukum. DPD  RI dalam polemik ini telah Mengeluarkan surat nomor DN.860/260/DPDRI/VII/2017  Tentang  koordinasi Rencana Sertifikasi Lahan di Pinggir Rel Kereta Api Bandar Lampung, yang kini sedang dalam proses klarifikasi.
"Kita minta hentikan sosialisasi, pengukuran dan pemungutan uang sewa yang dilakukan oleh PT.KAI. Hentikan kriminalisasi warga Pasir Gintung yang memperjuangkan lahan tempat tinggalnya, dan meminta kepada DPRD Provinsi Lampung untuk memanggil semua pihak yang terkait yaitu PT. KAI, Kapolda Lapung, Kapolresta Bandar Lampung, Kapolsek TKB, Danrem, Dandim, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Bpk Gubernur Lampung, Wali Kota Bandar Lampung, dan BPN Lampung untuk menyelesaikan persoalan masyarakat agar mendapatkan Haknya secara Hukum," kata Alian.

Asrul Septian Malik








Berita Terkait



Komentar