#LBH#SPAM

LBH Sebut Polemik SPAM Ada Unsur Pidana

( kata)
LBH Sebut Polemik SPAM Ada Unsur Pidana
Bekas galian proyek SPAM.

Bandar Lampung (Lampost.co) -- LBH Bandar Lampung, menyebut ada unsur pidana kelalaian, pada pengerjaan   Proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sistem penyediaan air minum (SPAM) Bandar Lampung, terus menuai polemik.

Kepala Divisi Ekosob, LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi mengatakan, berdasarkan pada Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang menyatakan bahwa:

Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Namun, permasalahannya adalah ketentuan tersebut di atas telah tidak melakukan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU LLAJ tersebut sehingga telah menimbulkan kecelakaan.

Ada ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang abai terhadap kerusakan jalan sesuai wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 273 UU LLAJ:

1. Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/ atau kerusakan Kendaraan dan / atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

4. Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

"Ada unsur pidananya, maka sudah sepatutnya negara dalam hal ini pemerintah daerah, wajib turun tangan terhadap permasalahan sebagaiamana tersebut di atas," ujarnya Jumat 31 januari 2020.

LBH Bandar Lampung berpendapat bahwa galian lubang tersebut tidak melalui kajian kehati-hatian dengan analisis dampak lingkungan dan lalu lintas jalan.

Penggalian tanah yang dilakukan untuk memasang pipa saluran asing telah meninggalkan bekas galian yang tidak ditutup dengan baik dijalan-jalan utama yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas kerap terjadi karena sebagian jalan saja yang dapat dilintasi. Terlebih dengan curah hujan yang tinggi mengakibatkan potensi kecelakaan lalu lintas lebih tinggi dan bahkan sudah memakan korban.

"Jangan sampai lagi ada korban berikutnya," katanya.

Setiaji Bintang Pamungkass



Berita Terkait



Komentar