#ijasahpalsu#lbh#lampura#beritalampung

LBH Pelapor Caleg AS ke Polda, Beberkan Alasannya

( kata)
LBH Pelapor Caleg AS ke Polda, Beberkan Alasannya
BH Suara Keadilan selaku pendamping hukum masyarakat Dapil III yang melaporkan dugaan penyalahgunaan ijasah palsu ke Polda Lampung beberkan alasannya di kantor LBH. (Foto:Lampost/Fajar N)markasnya

KOTABUMI (Lampost.co)--Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Keadilan menjelaskan alasan membela kliennya yang berasal dari perwakilan masyarakat di daerah pemilihan III Kabupaten Lampung Utara, terkait dugaan ijasah palsu digunakan oleh caleg AS asal PAN. Hal itu tampak saat menggelar konfrensi pers di kantor LBH setempat, Kotabumi Selatan, Kamis (27/6/2019).

Menurut Direktur LBH Suara Keadilan, Ansori, motivasi yang dilakukan pihaknya membawa permasalahan tersebut keranah hukum (lapor polda) agar dikemudian hari tidak ada oknum lain yang melakukan hal serupa. Seperti dugaan ijazah palsu yang digunakan caleg dari dapil III Lampura itu. 
"Kami berharap agar aparat penegak hukum juga dapat bekerja maksimal, serta menyikapi permasalahan ini secara profesional (Polda Lampung). Praduga awal sangkaan terhadap bersangkutan adalah Pasal 263 KUHP, pasal 54 UU No. 7/2017, dan Pasal 69 UU No. 20/2003, "kata dia.

Ansori menjelaskan, dasar hukum yang dipakai dalam menempuh ranah itu adalah data dalam pangkalan dikti, surat dari Lembaga Layana Perguruan Tinggi (LL-Dikti) Wilayah VII Jatim, serta hasil verifikasi langsung dengan pihak universitas tempatnya menimba ilmu. Yakni Universitas Darul 'Ulum Jombang, provinsi setempat.

"Hasilnya sama bersangkutan tidak ada didalam data base ketiga institusi pendidikan tinggi tersebut. Sehingga itulah yang menjadi dasar kami melakukan pelaporan ini kepada pihak Polda Lampung, "terangnya.
Sebelumnya, seorang kader DPD PAN yang menjabat sebagai panitia seleksi menyayangkan sikap dilakukan oleh LBH tersebut memberikan laporan kepada Polda Lampung terkait permasalahan internal di partai besuta Zulkifli Hasan itu. Menurutnya, segala proses seleksi selalu dikordinasikan bersama pihak terkait, dalam hal Bawaslu dan KPU Lampura. Sehingga dapat lolos sampai ditetapkan menjadi caleg dan dinyatakan terpilih baru ada isu itu.
"Dari awal tidak ada masalah, kenapa ada saat seperti ini. Kami sangat menyayangkan kejadian ini, karena saat proses adminitrasi di Bawaslu dan KPU tidak ada kendala," tambahnya.
Pihaknya menenggarai terdapat oknum-oknum tertentu yang hendak melakukan upaya demi mencapai kepentingannya sendiri dan kelompok. Sehingga kedepannya akan dilakukan langkah-langkah guna meluruskan masalah tersebut, khususnya kepada masyarakat Dapil III Lampura.

Ketua KPU Lampura, Marthon menanggapi pihaknya akan menunggu hasil dari proses hukum yang sedang berjalan dan tidak melakukan hal apapun. Sebab, pihaknya hanya menerima proses pencalegan dan tidak ada kewenangan melakukan verifikasi. Sampai dengan penetapan tidak ada sanggahan atau masukan, baik dari masyarakat maupun peserta.

Fajar Nofitra

Berita Terkait

Komentar