#hukum#iaimnumetro#lbh#beritametro

LBH Mustika Bangsa dan IAIM NU Perbanyak Paralegal Lampung

( kata)
LBH Mustika Bangsa dan IAIM NU Perbanyak Paralegal Lampung
Rektor IAIM NU Metro, Mispani, saat beramah tamah dengan Ketua Ketua Umum DPP LBH Mustika Bangsa, Muhammad Nasir, dan sejemlah Dewan Pembina, sesaat sebelum memulai acara.

METRO (Lampost.co) -- Dewan PP LBH Mustika Bangsa bekerja sama dengan Institut Agama Islam (IAIM) NU Metro menggelar Workshop Hukum dan Pendidikan Khusus Profesi Paralegal. Acara yang berlangsung di kampus setempat itu berlangsung dua hari dan berakhir, Minggu (28/7/2019), itu diikuti 24 dosen, mahasiswa, aktifis, serikat buruh, serikat tani, dan tokoh masyarakat itu dari Lampung dan Banten.

“Ini belum tentu semuanya lulus, masih kita evaluasi,” ujar Ketua LBH Mustika Bangsa yang sekaligus juga Ketua Panitia Workshop Hukum dan Pendidikan Khusus Profesi Paralegal, Muhammad Subhan.

Bagi yang lulus, lanjut dia, akan diberikan sertifikat (legal standing) dan kartu anggota. Dengan begitu, mereka berhak melakukan segala kegiatan para legal, mulari dari konsultasi, mediasi, hingga pendampingan. Sebab, selama workshop dan pendidikan, mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tentang hukum secara materil maupun hukum acara dengan pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum.

Mereka juga menerima materi peran paralegal dalam membantu menangani perkara masyarakat, menjembatani mereka dalam berhubungan dengan advokat, LBH, polisi, jaksa, maupun hakim, secara individu maupun kelompok.

Untuk memperkuat kompetensi dan kapasitas para calon paralegal, tambah Subhan didampingi LBH Metro Supriyadin, pihaknya sengaja mendatangkan sejumlah pembina LBH Mustika Bangsa seperti Ismail dan Ketua Umum Muhammad Nasir, Indrawati Imron dari Kanwil Kemenkumham Lampung, Sutri Rumiyati dari Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, dan sejumah aktivis LBH Mustika Bangsa di Lampung, Banten, dan Jakarta.

"Agar mereka kelak bisa benar-benar berperan aktif dalam membantu masyarakat pencari keadilan," tambahnya.

Dia mengatakan selama pendidikan mereka digodok dengan diskusi tentang system politik hukum, hokum dan potret penegakan hukum di Indonesia, hukum pidana dan hukum acara pidana, hukum perdata dan hukum acara perdata, para legal dan kode etik paralegal, dan regulasi penanganan perkara yang meliputi teknik konsultasi, investigasi, gelar perkara, pengarsipan, dokumentasi, dan penyusunan rencana kerja.

Selain itu, mereka juga melakukan hal yang sama tentang strategi advokasi bantuan hukum (penyelesaian alternatif perkara pidana dan perdata), teknik penanganan perkara perbankan, penanganan menghadapi lelang bank, komunikasi publik, serta undang-undang perlindungan konsumen, perjanjian kontrak dan permasalahannya.

“Karenanya, kita datangkan juga nara sumber dari dinas perdagangan, BPSK atau PPNS Provinsi Lampung,” katanya.

Dengan pendidikan para legal ini, Subhan mengharapkan jumlah para legal di Lampung akan semakin bertambah. Dengan begitu, masyarakat yang bermasalah dengan hukum dan hendak mencari keadilan akan semakin mudah mendapatkan pendampingan maupun bantuan hukum.

Sebab, orientasi LBH lebih pada pemberian bantuan hukum daripada mendapatkan keuntungan dari orang atau masyarakat yang berperkara. Karena jumlah dan jenis kasus atau perkara yang terjadi di Lampung juga semakin banyak dan beragam, kegiatan serupa juga akan terus dikembangkan.

Tentu, jelas Subhan, semua disesuaikan dengan perkembangan kuantitas dan kualitas kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sebaliknya, para legal yang tidak melakukan profesinya akan dievaluasi dan selanjutnya dikenai sanksi.

Mustaan Basran

Berita Terkait

Komentar