#TPA#sampah

LBH Dorong Penegak Hukum Selidiki Pembangunan TPA Natar

( kata)
LBH Dorong Penegak Hukum Selidiki Pembangunan TPA Natar
Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Mulyawan


Kalianda (Lampost.co) -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung mendorong aparat penegak hukum melakukan penyelidikan pembangunan TPA Natar. Pasalnya, patut diduga pembangunan TPA Natar tidak dikerjakan maksimal.

Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Mulyawan mengatakan LBH Bandar Lampung menyayangkan tidak terawatnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjungsari, Natar, Lampung Selatan.

Baca juga: TPA Rp15 Miliar di Tanjungsari Tak Terawat

Menurut Chandra, hal ini harus menjadi perhatian serius khusus Pemerintah setempat melalui Dinas Lingkungan Hidup, karena TPA Natar baru beroperasi selama 2 tahun dengan menghabiskan dana sebesar Rp15 miliar dari APBN.

"Dari pemberitaan ditemukan fakta di lapangan bahwa sampah banyak berserakan di jalan dan tidak masuk ke dalam lubang penampungan, juga menimbulkan bau busuk yang mengakibatkan pencemaran udara. Kesehatan masyarakat terancam, dan kerusakan lingkungan di area sekitar," ujar Chandra, Rabu, 31 Maret 2021.

Pihaknya menilai permasalahan pengelolaan sampah di Provinsi Lampung harus menjadi perhatian serius, terlebih dengan kasus sebelumnya terkait penemuan limbah medis B3 yang ada TPA Bakung Bandar Lampung.

"Pemerintah wajib melindungi masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan aman kepada masyarakat. Jangan sampai sampah berserakan di tiap badan jalan yang bersumber dari sampah rumah tangga maupun sampah lainnya," kata dia.

Selain itu juga secara konstitusional sebagaimana dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini memberikan konsekuensi logis bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah.

"Pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan dapat dijerat pidana, ini berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah," jelasnya.

Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar.

Winarko







Berita Terkait



Komentar