#polemikperangkatdesa#beritalamtim#lbh

LBH Dampingi Warga Sukadana Selatan Soal Polemik Perangkat Desa

( kata)
LBH Dampingi Warga Sukadana Selatan Soal Polemik Perangkat Desa
Foto: Dok

Bandar Lampung (Lampost.co): LBH Bandar Lampung melakukan pendampingan terhadap 637 warga Sukadana Selatan, Lampung Timur, terkait polemik perangkat desa.

Wakil Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Bangkit mengatakan awalnya LBH kedatangan sejumlah masyarakat dari Desa Sukadana Selatan, Kabupaten Lampung Timur yang bermasalah dengan kebijakan pemerintah daerah tentang perangkat desa.

"LBH Bandar Lampung menerima kuasa dari masyarakat. Permasalahan yang dipicu dari masyarakat yang menolak perangkat desa untuk tetap diangkat karena dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa dan juga tidak pernah hadir dibalai desa selama 6 bulan," ujarnya, Selasa, 30 Juni 2020.

Dia mengatakan LBH Bandar Lampung melakukan investigasi sebelum menerima kuasa dari masyarakat dan didapat beberapa dokumen yang menjelaskan bahwa kepala desa sudah melakukan pemanggilan pertama pada 15 Januari 2020, pemanggilan kedua pada 3 Maret 2020, dan pemanggilan ketiga pada 4 April 2020 terhadap perangkat desa tersebut. 

Selain itu, kepala Desa Sukadana Selatan sudah mengajukan surat permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa kepada camat Sukdadana pada 5 April 2020 dan dijawab oleh camat Sukadana pada 2 Juni 2020 dengan jawaban tidak bisa diterima/ditolak.

"Oleh karena itu, kami melihat permasalahan ini berpotensi konflik di desa. Sudah seharusnya pemerintah daerah Lampung Timur serius untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terlebih lagi Kabupaten Lampung Timur akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak yang seharusnya memang harus diciptakan situasi yang kondusif di segala lini," katanya.

Selain itu juga apabila melihat Perda Nomor 10 Tahun 2016 Kabupaten Lampung Timur tentang perangkat desa, sudah selayaknya menjadi pertimbangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan kepala Desa Sukadana Selatan untuk mengambil kebijakan terbaik untuk desa dan juga masyarakat.

"LBH Bandar Lampung juga menyampaikan bahwa masyarakat menginginkan dimulainya tahapan penjaringan dan penyaringan perangkat desa agar pelayanan publik di Desa Sukadana Selatan bisa terpenuhi dengan baik. LBH Bandar Lampung melihat bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Desa Sukadana Selatan terhambat akibat aparatur desa yang tidak masuk kerja sampai 6 bulan," kata dia.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar