pertanahan

LBH Catat Sejumlah Kasus Pertanahan dan Lingkungan Hidup

( kata)
LBH Catat Sejumlah Kasus Pertanahan dan Lingkungan Hidup
(dok. Kompasiana.com)


BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung mencatat sejumlah perkara terkait pertanahan dan lingkungan hidup pada peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) internasional. 
Pemerintah selalu menyatakan perlunya ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19. Namun, fakta di lapangan justru berbeda dengan program pemerintah. Di mana lahan maupun tanah yang notabene sebagai alat untuk memproduksi ketahanan pangan justru digusur dan beberapa lahan akan digusur oleh pemerintah. 

Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan mencatat sejumlah hal diantaranya lahan Kota Baru yang dikuasai Polda Lampung, dan dikelola oleh petani penggarap justru digusur dengan alasan pengaman aset. Justru di lahan tersebut tanaman yang digarap berupa singkong dan persawahan belum siap untuk dipanen dan justru menimbulkan kerugian bagi petani itu sendiri. Lahan/Tanah Sabah Balau, Pemerintah Provinsi Lampung mengklaim tanah seluas + 5 ha dan meminta masyarakat untuk mengosongkan lahan tersebut. Lahan/Tanah di Desa Ketosari Lampung Selatan, bahwa masyarakat didatangi oleh oknum TNI yang mengklaim lahan milik masyarakat Desa Ketosari. Pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT PAM, perusahaan yang bergerak di bidang peternakan sapi di Kecamatan Terbanggi Subing. Kemudian penutupan akses jalan menuju lokasi pengasinan ikan di Lempasing, Desa Sukamaju Pesawaran oleh perusahaan PT Sarana Mitra Beton. Menurut Chandra, hal tersebut membuat aktivitas perajinan ikan asin tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Penutupan akses jalan itu juga melibatkan beberapa oknum TNI.

Ia juga menjelaskan tahun ini menjadi tantangan besar yang dihadapi rakyat Indonesia, selama tahun 2020 nuansa yang kental terlihat dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia adalah adanya inkonsistensi negara dalam mewujudkan terciptanya situasi masyarakat yang terjamin serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusianya. Inkonsistensi ini tercipta karena ketidaksejalanan antara pembangunan produk peraturan perundang-undangan yang secara tegas telah memberikan jaminan hak asasi warga negara dengan aplikasi penegakan HAM oleh Negara. 

Menurutnya, pada tingkatan normatif, negara menjamin hak asasi warga negara. Indonesia juga telah meratifikasi dua Kovenan Internasional yaitu Kovenan Sipol (UU 12 Tahun 2005) dan Kovenan Ekosob (UU 11 Tahun 2005). Namun, saat yang bersamaan negara juga telah mengingkari kewajibannya untuk memenuhi (to Fulfill) dan melindungi (to Protect) hak asasi manusia warga negara.

Chandra menyatakan hingga kini terlihat berbagai pelanggaran HAM seperti hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial dan budaya. Permasalahan tersebut mewarnai dinamika kehidupan masyarakat di berbagai sektor. Hal ini pun dapat dilihat dari berbagai kasus baik yang terjadi di nasional maupun di Provinsi Lampung. 

Menurutnya, dalam penegakan HAM di Indonesia, pemerintah telah gagal dan tidak ada ketegasan terhadap komitmen pemenuhan dan jaminan terhadap HAM. Hal ini terbukti bagaimana kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang satu pun belum mampu dituntaskan. Misal, kasus tragedi Talangsari, Lampung Timur dan tragedi UBL Berdarah di Provinsi Lampung. Sedangkan para korban Pelanggaran HAM membutuhkan keadilan dan menuntut agar pelaku pelanggaran HAM untuk segera diadili secara hukum. 

"Selain itu, negara telah abai terhadap pemenuhan hak-hak korban yang sampai saat ini tidak pernah tersentuh oleh tangan hangat penguasa bahkan telah terjadi pembiaran oleh negara," kata Chandra melalui keterangan tertulis, Kamis (10/12/2020). 

Advokat pembela rakyat itu menambahkan pemerintah juga tidak serius dalam menangani pencegahan dan penyebaran Covid-19. Menurutnya, pemerintah semakin membuat masyarakat menjadi lebih susah. Akibatnya, pemerintah cenderung dan berpotensi melanggar HAM. Selain itu, ada pembiaran yang dilakukan oleh negara yang membuat upaya penyelesaian pertanahan dan lingkungan hidup berlarut-larut. 

 

Ricky Marly







Berita Terkait



Komentar