#penggusuran#PTKAI

LBH Bawa Kasus Penggusuran PT KAI ke KPK dan BPK

( kata)
LBH Bawa Kasus Penggusuran PT KAI  ke KPK dan BPK
Foto : Dok Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung akan membawa kasus penggusuran sepihak PT KAI Divre IV Tanjungkarang, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan mengatakan, klaim sepihak dengan Grondkart oleh PT KAI dijadikan upaya sewenang-wenang untuk menggusur bahkan menarik sewa ke warga.

"Kita bakal koordinasi ke BPK, benar enggak itu aset mereka yang punya legalitas, terus terdata enggak di BPK, apa benar sewa menyewa itu dimasukan ke dalam laporan keuangan, padahal asetnya saja masih belum jelas legalitasnya," ujar Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan, Jumat 28 Februari 2020.

Berita Terkait:  PT KAI Dinilai Kangkangi Rekomendasi DPRD Terkait Penggusuran

Kemudian, pihaknya juga akan melaporkan hal tersebut ke KPK. Karena ada dugaan pungutan sewa yang ditarik PT KAI tanpa dasar yang jelas, merupakan pungutan liar.

“ Apalagi KPK juga fokus pada pendataan asset. Logika sederhana, kepemilikan tanah atau aset itu harus ada sertifikat, AJB, atau semacam hak guna usaha, kalau grondkart kekuatan hukumnya saja enggak jelas, banyak warga yang berpotensi digusur oleh PT KAI secara sepihak," kata alumnus Fakultas Hukum Unila tersebut.

Terlebih, lanjutnya,  PT KAI seakan-akan tidak menghormati DPRD Provinsi Lampung. Menggusur sepihak mengabaikan surat rekomendasi nomor 005/1953/III.01/2017 tanggal 11 Desember  yang ditujukan kepada PT KAI dan ditandatangani Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal, agar tidak melakukan ekseksusi terlebih dahulu sebelum duduk perkara yang jelas.

"Sampai sekarang hasil surat dari DPRD meminta salinan grondkart yang telah diautetifikasi pejabat, untuk diperlihatkan ke DPR dan diberikan ke kami, aja enggak mau. Sudah hampir tiga tahun surat itu diabaikan sama KAI. Untuk minta salinan grondkart yang belum jelas legalitasnya aja mereka enggak mau," paparnya.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar