#LP#LBH#rutan

LBH Bandar Lampung Diskusi soal Kelebihan Kapasitas LP dan Rutan 

( kata)
LBH Bandar Lampung Diskusi soal Kelebihan Kapasitas LP dan Rutan 
Lampost/ Asrul

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Kelebihan kapasitas di 16 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan (rutan) kanwil Kemenkumham Lampung masih menjadi Polemik. 
 
Berdasarkan data dari Website Ditjenpas per 26 Juli 2019, total ada 8.826 Napi dan tahanan yang ada di Lampung, sedangkan kapasitas hanya 5.348. Dari 16 LP dan rutan, hanya lembaga Pembinaan Khusus anak kelas II yang tidak overcrowded. 
 
Karena itu, LBH Bandar Lampung mengadakan diskusi dengan tema "overcrowding Lapas dan Rutan, negara wajib memanusiakan manusia" pada Jumat (26/7/2019). Acara tersebut dihadiri perwakilan Kepolisian, Kanwil Kemenkumham Lampung, Bapas Kanwil Kemenkumham Lampung, hingga akademisi dari FH Unila. 
 
Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan mengatakan, pihaknya menangani 49 Perkara, dengan tingkatan pidana biasa atau pidana ringan, dan para tersangka menjadi narapidana. Tentunya hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung overkapasitas, sehingga dengan kondisi yang tak layak, hak asasi manusia di LP atau rutan bisa terabaikan. Bahkan bisa saja proses administrasi, menyebabkan para napi tahan atau pelaku overstay. 
 
"Makanya kita berharap pertama, perlu adanya upaya restoratif justice, dalam artian pemidanaan merupakan jalan terakhir, harus ada penyelesaian perkara diluar pidana, untuk perkara Ringan, khusunya perkara anak ini ditingkatkan provinsi, kemudian memang harus ada penyempurnaan hukum formil manapun materil, kayak RUU KUHP, kan dalam penyidikan jaksa dan hakim sudah dilibatkan dari Awal, untuk menentukan perkara layak naik atau tidak, ini sifatny Nasional," ujarnya. 
 
Dalam diskusi tersebut berbagai aspek penyebab tingginya angka napi dan LP. Yakni, Tingginya angka pidana yang ditindak oleh kepolisian, tidak berbanding dengan jumlah atau kapasitas lapas, kemudian masih ditemukannya ada pencandu/pemakai Narkoba yang divonis. 
 
Namun yang jadi fokus utama ternyata dan terkuak dalam diskusi tersebut adalah pementasan Kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Faktor ekonomi yang menyebutkan tingginya upaya kriminalitas, dengan dalih butuh uang yang instan, khususnya kasus C3, dan peredaran narkoba. 
 
Kabid Pembinaan dan Teknologi Informasi Kanwil Kemenkumham Lampung Muhammad Mulyana mengatakan polemik tersebut memang tak bisa dibebankan ke Kanwil Kemenkumham Lampung saja melainkan harus komperhensif bersama dengan kepolisian dan kejaksaan. 
 
Sementara perwakilan dari Polda Lampung Kompol Saiman Fitri selaku Kasubbid Rahwat Dittahti Polda Lampung mengatakan hal overkapasitas pun sama dialami mereka. 
 
"Tiap tahun tahanan di Polda juga bertambah, apalagi ini oeprasi sikat kan baru selesai, rata-rata tiap Polres ada 40 pelaku, nambah lagi itu," katanya. 
 
Polisi pun juga memang sudah mengedepankan upaya-upaya pencegahan, Seperti sambang atau rembuk Pekon, mendorong tokoh adat untuk memberikan arahan, ke para pelaku pidana, hingga mendorong assement Narkoba bagi para pengguna. 
 
"Upaya-upaya kayak tidak membawa ke ranah hukum pidana anak, Babinkamtibmas dan Babinsa gencar sosialisasi guna penekanan pidana, sudah berjalan semua," katanya. 
 
Pakar Hukum Pidana Eko Raharjo mengatakan, harus segera dibentuk produk peraturan perundangan-undangan yang komperhensif, merehabilitasi para pecandu daripada memidanakan, mengoptimalkan pidana alternatif seperti denda dan kerja sosial, mendorong amanat KUHAP yakni, setiap kabupaten dan kota harus memiliki lapas dan rutan, hingga merevisi PP 29 tahun 2012 tentang Remisi, yang dinilai menyulitkan. Kemudian peningkatan akses bantuan hukum hingga Pemenuhan sarana prasarana di LP. 
 
"Harusnya ada kebiasaan perkara anak, perkara ringan, pemakai narkoba, itu tidak dipidanakan, pakai upaya-upaya penal non litigasi, kemudian benar, muaranya penentasan Kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, guna menekan angka kriminalitas," paparnya. 
 

Asrul Septian Malik



Berita Terkait



Komentar