disabilitasLampungpertuni

Layanan Publik Khusus Penyandang Disabilitas Masih Terbatas

( kata)
Layanan Publik Khusus Penyandang Disabilitas Masih Terbatas
FOTO: Ketua DPD PERTUNI Provinsi Lampung, Supron Ridisno. DOK


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta lebih memperhatikan layanan publik untuk penyandang disabilitas.  Sebab, pelayanan publik yang ada masih terbatas. Optimalisasi pelayanan publik yang prima untuk seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan.

Ketua DPD Persatuan Tuna Netra (Pertuni) Provinsi Lampung, Supron Ridisno mengatakan bahwa layanan khusus untuk disabilitas masih sangat terbatas sekali. Ia menjelaskan untuk masyarakat umum masih banyak yang komplain apalagi kaum disabilitas. Meskipun sudah mulai ada pelayanan publik untuk disabilitas, tetapi belum maksimal dan masih terbatas.

"Sebagai contoh Disdukcapil Kota Bandar Lampung ada layanan khusus untuk disabilitas tetapi masih sangat terbatas sekali," katanya kepada Lampost.co, Kamis, 15 Oktober 2020.

Kemudian ia juga mengatakan di bidang kesehatan banyak masyarakat disabilitas yang tidak memiliki dan tidak terdaftar sebagai peserta di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selain itu sarana olahraga seperti misalnya di Saburai Enggal sangat tidak ramah untuk kaum disabilitas. Kemudian di bidang keagamaan masih banyak rumah ibadah seperti masjid tidak memiliki akses bagi disabilitas untuk bisa menunaikan ibadah salat berjamaah.


"Bisa kita lihat Masjid Al-Furqon, Masjid Taqwa dan masjid-masjid besar lainnya yang strategis seharusnya memiliki akses yang ramah bagi masyarakat disabilitas," katanya.


Oleh sebab itu ia menyampaikan bahwa pihaknya sebagai jaringan organisasi penyandang disabilitas di Lampung untuk mengajak masyarakat memberikan respon uji publik rancangan peraturan daerah (Raperda) disabilitas melalui Zoom Meeting, Jum'at , 16 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB dengan kode Meeting ID: 685 364 0465 dan Pascode: bergerak


"Justru itu maka kami besok akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan peraturan daerah yang beberapa hari yang lalu sudah di uji publik," katanya. 

 

Setiaji Bintang Pamungkas







Berita Terkait



Komentar