#tajuklampungpost#bpn#layananmasyarakat#agraria#pungli

Layanan Agraria Setengah Hati

( kata)
Layanan Agraria Setengah Hati
Ilustrasi (Foto: Dok/Google Images)

PUNGUTAN liar di Indonesia bermula dari sistem birokrasi kompleks. Sistem itu ditandai dengan banyaknya proses perizinan. Rumitnya proses di birokrasi itu lantas membuka pintu bagi oknum birokrat melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Mental birokrat berwatak culas itu kemudian sepenarian dengan masyarakat berwatak instan yang menghalalkan segala cara. Dua kepentingan itu akhirnya bertemu dalam ruang gelap bernama pungutan liar, tidak terkecuali pungli layanan pertanahan.

Kasus pungli tertangkap tangan teranyar adalah oknum staf pengukur tanah Kantor Wilayah BPN Lampung berinsial EI, warga Way Halim. Oknum BPN Lampung itu ditangkap Subdit III Tipikor Ditreskrimum Polda Lampung, Selasa (4/9).

Kasus itu terkait pengurusan sertifikat tanah 34 hektare pada 2017 di Pesawaran. Dalam pengakuannya, EI mendapat Rp100 juta atas jasa urus mengurus sertifikat tanah. Akunya, uang itu untuk diri sendiri, tidak disetorkan ke siapa pun.

Mei lalu, tim Saber Pungli Polres Way Kanan juga menangkap tangan pelaku penarikan dana pembuatan sertifikat prona di Kampung Tanjungkurung Lama, Kecamatan Kasui. Tim Saber Pungli membekuk tiga pelaku, yakni DM (42), AM (30), dan SL (48).

Tahun lalu juga banyak kasus penangkapan oknum pengurusan masalah layanan agraria. Misalnya, dua pegawai kantor BPN Pringsewu yang ditangkap lantaran banyaknya korban yang melapor adanya praktik pungli pembuatan sertifikat tanah.

Maraknya pungli pada layanan agraria di Bumi Ruwa Jurai terang benderang menandakan bahwa reformasi agraria yang dituangkan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah nyaris tidak berjalan dan tidak sesuai kenyataan di lapangan. Dalam regulasi itu jelas tersurat asas pendaftaran tanah berlangsung dengan proses sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Lima asas itu seharusnya menopang sistem layanan agraria yang transparan dan bebas pungli.

Kita mengapresiasi langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KATR/BPN) dalam memberantas pungli. Langkah itu termasuk melakukan komunikasi intensif dengan Kemenpan dan tim Saber Pungli.

Paling tidak saat ini ada enam area perubahan yang sedang gencar dilakukan di ATR/BPN secara ketat. Hal itu dimulai dari manajemen, pelayanan, pengawasan, akuntabilitas, hingga pembinaan SDM. Proses tersebut dikawal Inspektorat secara aktif.

Terus memperbaiki sistem lebih sederhana dan transparan adalah langkah tepat menutup celah bertemunya birokrat yang bekerja setengah hati dengan masyarakat berwatak instan. Proses urus mengurus sertifikat tanah berbasis daring adalah keharusan.

Tim Redaksi Lampung Post



Berita Terkait



Komentar