#korupsi#penyelewengandd#beritalamsel#danadesa

Laporan Kasus Korupsi DD dan Pungli Banyak Masuk Kejari Lamsel 

( kata)
Laporan Kasus Korupsi DD dan Pungli Banyak Masuk Kejari Lamsel 
Kantor pelayanan terpadu satu Pintu Kejaksaan Negeri Lampung selatan. Lampost.co/Perdhana Wibisono

KALIANDA (Lampost.co) -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan banyak menerima laporan dugaan penyimpangan Dana Desa dan pungutan liar (pungli) program Pendaftaran Tanah sistematik Lengkap (PTSL). 

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung selatan, Kunto Trihatmojo mengatakan ada laporan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) penyimpangan DD dan pungli PTSL. "Kalau laporan Kades mengenai DD dan PTSL," ujarnya, Rabu, 16 Oktober 2019.

Seluruh laporan yang masuk berasal dari masyarakat yang melapor langsung ke Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. "Menindaklanjuti laporan, dilakukan penyelidikan," kata dia. 

Dijelaskannya, untuk kasus Tipikor seperti penyimpangan DD harus di audit terlebih dahulu jumlah kerugian negaranya. "Inspektorat yang miliki kewenangan audit, maka dalam banyak kasus meminta rekomendasi mereka," ujarnya. 

Akan tetapi, kata dia, Kejaksaan Negeri bisa menindaklanjuti suatu kasus tindak pidana korupsi tanpa rekomendasi dari Inspektorat. "Kalau kasusnya terang benderang kami bisa menindaklanjuti ke penyidikan," ujar dia. 

Saat ditanya jumlah desa meminta didampingi dalam program Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Kunto menegaskan tidak ada satupun desa di Lampung Selatan yang mengusulkan. "Pendampingan TP4D berdasarkan permintaan instansi terkait," kata dia. 

Baca juga:

Kecamatan Palas Perketat Pengawasan Realisasi Dana Desa Fiktif

Pemeriksaan Dugaan Penyelewengan Anggaran DD Bumiasih Berlanjut

Ia menegaskan jangan sampai suatu instansi meminta pendampingan TP4D setelah ada indikasi masalah dengan hukum. "Ini namanya minta perlindungan, pasti kami tolak," ujarnya. 

Untuk meminta pendampingan, instansi pemerintah cukup melayangkan surat permohonan ke Kejaksaan Negeri Lampung selatan. "TP4D dibentuk untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan melakukan pendampingan dalam mengelola anggaran negara," kata dia.

Perdhana Wibisono

Berita Terkait

Komentar