#kemenag

Lamsel Hibahkan Tanah ke Kemenag Bangun PLHUT

( kata)
Lamsel Hibahkan Tanah ke Kemenag Bangun PLHUT
Panitia Penghapusan Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat pembahasan permohonan pengadaan lahan untuk pembangunan pelayanan haji dan umroh terpadu (PLHUT) , Kamis, 2 September 2021


Kalianda (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan menghibahkan tanah kepada Kementerian Agama (Kemenag). Nantinya, lahan tersebut dibangun gedung pelayanan haji dan umrah terpadu (PLHUT).

Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan permohonan pengadaan lahan untuk pembangunan PLHUT yang digelar Panitia Penghapusan Kabupaten Lamsel di ruang Asisten Administrasi Umum (Adum) Setkab Lampung Selatan, Kamis 2 September 2021.

Asisten Bidang Administrasi Umum (Adum) Setkab Lampung Selatan Badruzzaman, mengatakan rapat ini dilaksanakan menindaklanjut surat Kemenag nomor B-1200/KK.08.01.5/HM.01/03/2021 1 Agustus 2021 perihal permohonan hibah lahan untuk PLHUT.

"Kemenag Lampung Selatan mengajukan permohonan lahan seluas 700 meter dengan rincian 200 meter diperuntukan bangunan gedung dan 500 meter untuk lahan parkir," ujarnya.

Dia pun menjelaskan, Pemkab Lampung Selatan memiliki lahan di dekat kantor Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang berlokasi tak jauh dari kantor Kemenang Lamsel. Lahan itu pun telah bersertifikat.

"Total lahan plus bangunan di lokasi itu ada sekitar 4.700 meter. Kemungkinan besar, lahan itu bakal dihibahkan karena tak jauh dari lokasi kantor Kemenag Lampung Selatan," jelasnya.

Badruzzaman menambahkan pihaknya bersama pihak ATR/BPN setempat telah meninjau lokasi dan melakukan pengukuran.

"Kita sudah meninjau lokasi dan melakukan pengukuran. Hasilnya, rencana yang bisa kita hibakan seluas 520 meter. Jadi 200 meter untuk gedung, sisanya buat lahan parkir. Kalau pun kurang, mereka bisa memanfaatkan lahan parkir kantor Kemenang yang memang masih cukup luas," katanya.

Mantan Kadis Perhubungan Lampung Selatan itu menyatakan, hiba lahan atau barang milik pemerintah bisa dilakukan. Dimana, berdasarkan Permendagri 19/2016 tentang pengelolaan barang milik daerah pada pasal 396 (ayat) 1 hiba itu bisa untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan dan pendidikan yang bersifat tidak komersial.

"Karena ini sifatnya keagamaan untuk layanan haji dan umroh terpadu, pak bupati langsung merespon terhadap permohonan tersebut. Nah, hasil rapat bersama sejumlah OPD ini, akan kita laporkan ke pimpinan sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk menyetujui hibah aset daerah itu," kata dia.

Winarko







Berita Terkait



Komentar