#KLA#LAMPURA

Lampura Menuju Kabupaten Layak Anak

( kata)
Lampura Menuju Kabupaten Layak Anak
Bupati Lampura saat memberikan sambutan Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten Layak Anak Tahun 2021 di Ruang Tapis Setdakab Lampung Utara, Jumat, 28 Mei 2021.-- Dok Dinas Kominfo Lampura


Kotabumi (Lampost.co) -- Lampung Utara menuju kabupaten layak anak. Hal itu disampaikan Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, saat memberikan sambutan Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten Layak Anak Tahun 2021 di Ruang Tapis Setdakab Lampung Utara, Jumat, 28 Mei 2021.

"Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan. Secara khusus juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA)," kata Bupati.

Menurutnya, Pemkab Lampura bersama Forum Anak Daerah telah menyatakan komitmennya bersama dengan instansi vertikal, camat dan lurah, serta kepala desa se-Lampung Utara untuk menjadikan Lampung Utara menuju Kabupaten Layak Anak pada November 2019.

“Dalam pelaksanaannya di lapangan Pemkab Lampura juga telah memberikan fasilitas tempat bermain ramah anak. Terdapat Taman Sahabat, kecamatan Layak Anak, Desa Layak Anak yang di dalamnya terdapat tempat bermain ramah anak dan pojok baca yang didanai dengan Dana Desa, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, dan juga sudah membentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sejak Tahun 2020," ujarnya. 

Budi melanjutkan hal itu dilakukan untuk memenuhi hak-hak hidup tumbuh kembang anak, sehingga anak-anak Lampung Utara dapat merasa aman dan nyaman. Bupati pun menyadari amanat dari Undang-Undang Nomor 35/2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23/2002 tentang perlindungan anak. 

Kepala Bappeda Lampura, Andi Wijaya, menambahkan kabupaten Lampura telah berkomitmen untuk menjadikan kabupaten itu sebagai layak anak. Hal itu bermula dari deklarasi Kabupaten Layak Anak pada 6 November 2019. 
“Saya ingin mengajak semua melihat kebijakan dari sisi proses bagaimana indikator ini mencapai sesuai yang diinginkan. Kami ingin juga bahwa pemenuhan hak-hak anak sesuai kebijakan pemerintah. Kami tentunya juga mengalokasikan anggaran SDM dan teknologi agar proses ini bisa berlangsung dengan baik,” pungkasnya.

Kegiatan yang juga berlangsung secara virtual tersebut juga diikuti tim evaluator KLA kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketua gugus tugas kabupaten layak anak, beserta anggota, kepala perangkat daerah dan jajaran, ketua dan anggota lembaga/organisasi masyarakat, dunia usaha.

 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar