#kpk#pendidikan

Lampung Usulkan Tiga Penerapan Pendidikan Anti Korupsi ke KPK

( kata)
Lampung Usulkan Tiga Penerapan Pendidikan Anti Korupsi ke KPK
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung melakukan evaluasi penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah pada semester genap tahun ajaran 2020/2021. Dok


Bandar Lampung (lampost.co) -- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung melakukan evaluasi penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah pada semester genap tahun ajaran 2020/2021.

Kepala Disdikbud Lampung, Sulpakar, mengatakan evaluasi itu terdapat beberapa kesimpulan yang akan diusulkan kepada KPK RI agar penyampaian materi menjadi maksimal.

"Kendala pertama adalah literatur tentang pendidikan anti korupsi masih terbatas," ujarnya, Kamis, 22 April 2021.

Hal itu akan diusulkan ke KPK RI untuk menyiapkan literatur pendidikan anti korupsi. Sehingga, wawasan yang dimiliki para pengajar pun cukup baik.

Kemudian, mata pelajaran juga belum tertera dalam Dapodik. Hal itu juga menjadi usulan kepada KPK untuk memperjuangkan pendidikan anti korupsi masuk ke dalam Dapodik di kementerian.

"Dengan masuk ke dalam Dapodik, maka tenaga pengajar bisa mendapatkan sertifikasi dan menjadi motivasi mereka," ujarnya.

Pihaknya juga berharap KPK bisa mendorong pemerintah provinsi dan daerah memberikan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis. Sebab, saat ini dari 990 guru baru 240 orang yang mendapatkan Bimtek.

Budaya anti korupsi bukan hanya dibentuk di sekolah, tetapi juga keluarga dan lingkungan terdekat. Untuk itu, ia berharap agar masyarakat turut berpartisipasi dalam membentuk karakter pada anak.

"Lampung adalah yang pertama menjadikan pendidikan anti korupsi sebagai mata pelajaran muatan lokal," ungkapnya.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar