#LISTRIK#BERITALAMPUNG#PLN

Lampung Tunggu Kebijakan soal Penghentian Stimulus Keringanan Tagihan Listrik

( kata)
Lampung Tunggu Kebijakan soal Penghentian Stimulus Keringanan Tagihan Listrik
Ilustrasi: Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Mulai Juli 2021 pemerintah akan menghentikan stimulus listrik menyusul kondisi perekonomian yang mulai membaik. Untuk di Provinsi Lampung, PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung masih menunggu kebijakan pusat terkait penghentian stimulus keringanan tagihan listrik. Secara nasional realisasi subsidi listrik hingga April 2021, tercatat mencapai Rp22,10 triliun yang terdiri dari subsidi untuk 25 golongan pelanggan PLN senilai Rp17,36 triliun, diskon rumah tangga tidak mampu golongan 450 VA dan 900 VA sebesar Rp4,67 triliun, dan diskon golongan bisnis 450 VA serta industri 450 VA senilai Rp66 miliar.


Dalam konteks penanganan dampak pandemi Covid-19, pemerintah memberikan stimulus berupa diskon tagihan listrik 100 persen bagi pelanggan golongan rumah tangga 450 VA serta diskon 50 persen bagi pelanggan rumah tangga 900 VA sejak April 2020. Diskon 100 persen juga diberikan bagi pelanggan bisnis kecil dan industri dengan daya 450 VA. Serta pembebasan biaya minimum, abonemen, dan biaya beban bagi pelanggan sosial, bisnis, dan industri dengan daya lebih dari 1.300 VA.

Ketentuan stimulus listrik tersebut terus diperpanjang dan berlaku hingga triwulan II 2021. Dengan besaran diskon yang diberikan hanya 50% dari stimulus yang diterima sebelumnya. Adapun mulai Juli mendatang, pemerintah akan menghentikan stimulus listrik sepenuhnya menyusul kondisi perekonomian yang mulai membaik.

Menanggapi hal tersebut, Manajer Mekanisme Niaga dan Revas PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung, Eki Putra, mengatakan saat ini kebijakan yang berlaku ini sesuai surat dari pemerintah sampai akhir Juni ini. Terkait lanjut atau tidaknya atau diperpanjang atau tidaknya kebijakan stimulus listrik, tergantung dari pemerintahnya. Biasanya pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia akan memberikan surat pemberitahuan mengenai kebijakan tersebut dan berlaku serentak di Indonesia.

"Sebenarnya kebijakan tersebut berlaku untuk nasional. Jadi, lanjut atau tidaknya program stimulus listrik tersebut masih menunggu keputusan dari pusat," katanya di ruang kerja, Senin, 7 Juni 2021.


Adapun golongan pelanggan konsumsi listrik yakni golongan sosial, golongan rumah tangga, golongan bisnis, golongan industri, dan golongan pemerintah. 

"Konsumsi listrik di Provinsi Lampung paling banyak digunakan oleh golongan pelanggan rumah tangga yang sekitar 96% kemudian untuk pendapatan terbesar dari golongan pelanggan industri," katanya.


Berdasarkan informasi yang dihimpun pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada 2020, konsumsi listrik PLN (Persero) Wilayah Lampung pada Januari 2020 sebesar 39,84 GWh, Februari (378,72 GWh), Maret (422,54 GWh), April (409,13 GWh), Mei (417,04 GWh), Juni (403,63 GWh), Juli (421,87 GWh), Agustus (432,07 GWh), September (427,11 GWh), Oktober (434,90 GWh), November (433,51 GWh), dan Desember (433,41 GWh). 


 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar