#belanjadaerah#tertinggi

Lampung Tertinggi Sementara PresentaseRealisasi Belanja APBD 2022 se-Indonesia

( kata)
Lampung Tertinggi Sementara PresentaseRealisasi Belanja APBD 2022 se-Indonesia
Rakornas Monitoring Percepatan Realisasi APBD 2022 dan Pengendalian Inflasi serta Peningkatan Produk Dalam Negeri pada Pemda, di Swissbell Hotel HarbourBay Batam, Provinsi Kepri, Kamis, 24 November 2022. (Foto:Dok.Kominfo)


Batam (Lampost.co)-- Pemerintah Provinsi Lampung menempati urutan pertama sementara dalam persentase realisasi Belanja APBD Provinsi se-Indonesia Tahun Anggaran 2022 dengan capaian sementara 77,51%.

Berdasarkan data Kemendagri pemutakhiran laporan 27 Provinsi per 18 November 2022, urutan kedua Provinsi Jawa Barat dengan realisasi 754,69%,  disusul Provinsi Banten ururan ketiga dengan realisasi (74, 37%), kemudian Provinsi Jawa Timur dengan realisasi 72,34% urutan ke empat dan Provinsi Jawa Tengah diposisi kelima dengan realisasi 71,64.

"Kalau kita melihat data presentasi realisasi belanja APBD Provinsi se- Indonesia, yang paling hebat Lampung,"  kata Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Monitoring Percepatan Realisasi APBD 2022 dan Pengendalian Inflasi serta Peningkatan Produk Dalam Negeri pada Pemda, di Swissbell Hotel HarbourBay Batam, Provinsi Kepri, Kamis, 24 November 2022.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto yang hadir secara langsung di dampingi Inspektur Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD dan Kabid pada Bapenda menyampaikan rasa syukur atas capaian sementara tersebut.

"Alhamdulillah Pemprov Lampung  tertinggi sementara presentasi  realisasi  belanja APBD Provinsi se-Indonesia. Kita bersyukur berkat arahan dan dorongan dari Gubernur Lampung setiap saat, serta komitmen semua kepala OPD untuk percepatan realiasasi anggaran," ujarnya.

Sekdaprov Fahrizal menambahkan percepatan realisasi anggaran juga diimbangi dengan akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan belanja daerah, sehingga pelaksaanaan realisasi belanja tetap mempedomani ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Sri Agustina








Berita Terkait



Komentar