#pmk#vaksin

Lampung Terima 50 Ribu Dosis Vaksin PMK

( kata)
Lampung Terima 50 Ribu Dosis Vaksin PMK
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nasrullah saat diwawancarai di Mahan Agung, Selasa, 13 Juli 2022. (Lampost.co/Atika Oktaria)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung kembali menerima vaksin untuk penanggulangan penyakit mulut dan kuku (PMK) dari kementerian pertanian. Sebanyak 50 ribu dosis ini merupakan tahap kedua dari sebelumnya yang diterima yakni sebanyak 37 ribu dosis. 

Vaksin tersebut diserahkan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah bersama dengan Komisi IV DPR RI ke Provinsi Lampung dalam rangka reses masa sidang V tahun 2021-2022 di Mahan Agung, Selasa, 13 Juli 2022. 

"Kami serahkan vaksin PMK sebanyak 50 ribu dosis untuk Provinsi Lampung. Kami imbau agar vaksin yang diserahkan ini bisa segera didistribusikan dengan cepat kepada seluruh ternak dan tak ada yang terbuang atau mubazir," kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nasrullah. 

Ia menerangkan vaksin PMK sendiri yang diterima pemerintah pusat saat ini ada sekitar 5 jutaan dosis. 

"Jadi, memang bertahap didistribusikan, fokus kami ke daerah yang kasusnya banyak. Sementara untuk produksi dalam negeri rencananya nanti di bulan Agustus atau September mulai produksi," ujar Nasrullah. 

Selain memberikan vaksin, ia mengatakan jika pihaknya akan memberikan kompensasi kepada para peternak yang sapinya terpaksa dipotong bersyarat akibat terjangkit PMK.

"Peternak yang akan menerima kompensasi adalah yang sapinya terpaksa dipotong bersyarat. Rencana akan dibantu Rp10 juta per ekor. Nanti akan ada syarat yang harus dipenuhi dan beberapa hari lagi kami akan lakukan sosialisasi," kata Nasrullah.

Baca juga:  Vaksinasi PMK di Bandar Lampung Berjalan Lambat

Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menerangkan dia meminta kementerian pertanian untuk segera mendistribusikan vaksin PMK secara maksimal ke semua daerah tak terkecuali provinsi Lampung. 

"Kami telah lakukan rapat yang telah ditandatangani juga, dimana ditentukan untuk penanganan PMK ada anggaran sebesar Rp4,7 triliun. Nah dana ini diperuntukkan untuk obat, vaksin dan vitamin untuk hewan ternak," papar dia. 

Dalam kesempatan tersebut, dia meminta agar semua pihak mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota untuk dapat bersama-sama menanggulangi PMK dengan melakukan sosialisasi dan pengawasan. 

"Harapannya semua pihak wajib bekerja sama, kalau Gubernur belum tentu bisa. Tapi kan pemerintah ini ada kepala dinas, bupati/ wali kota jadi harus kerja sama dengan sosialisasi hingga pengawasan," ujar Sudin.

Wandi Barboy






Berita Terkait



Komentar