anggaranBPKAD

Lampung Siapkan Anggaran Belanja Tak Terduga Rp30 Miliar

( kata)
Lampung Siapkan Anggaran Belanja Tak Terduga Rp30 Miliar
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Minhairin. Lampost/Triyadi Isworo


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran dana belanja tidak terduga di tahun 2021 sebesar Rp30 miliar. Anggaran tersebut disiapkan untuk digunakan mengantisipasi terjadinya bencana dikemudian hari. Dana tersebut mengalami kenaikan 100% dibandingkan anggaran belanja tidak terduga di tahun 2020 sebesar Rp15 miliar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Minhairin mengungkapkan bahwa pihaknya menyiapkan dana tidak terduga sebesar Rp30 miliar untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak terduga seperti penanggulangan bencana alam maupun nonalam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah.

"Dana tidak terduga dianggarkan Rp30 miliar untuk bencana alam. Tahun Sebelumnya dianggarkan sebesar Rp15 miliar," kata Minhairin, Rabu, 2 Desember 2020.

Kemudian ia menceritakan pada tahun anggaran 2020, pihaknya menganggarkan sebesar Rp15 miliar. Kemudian terjadi bencana non alam pandemi corona virus disease 2019 (covid-19). Selanjutnya berdasarkan petunjuk dari pemerintah pusat maka dilakukan realokasi anggaran untuk memindahkan anggaran belanja lainnya untuk percepatan penanganan covid-19.

"Apabila perkembangan kasus covid-19 terus meningkat tidak menutup kemungkinan kita melakukan realokasi anggaran lagi sesuai ketentuan dan perintah pemerintah pusat. Tetapi kita sama-sama berdoa dan berusaha covid-19 ini segera reda," katanya

Disinggung mengenai apakah anggaran Rp30 miliar tersebut bisa digunakan untuk anggaran vaksinisasi covid-19, Minhairin belum bisa menjelaskan lebih lanjut. Ia menunggu dan mengikuti aturan serta kebijakan dari pemerintah pusat baik itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Presiden RI Joko Widodo.

"Sampai hari ini belum ada arahan untuk penganggaran vaksinisasi. Apakah dianggarkan oleh pusat, pemerintah daerah atau mandiri, sampai saat ini saya belum tahu. Kita tunggu perintah pusat," katanya.

Winarko







Berita Terkait



Komentar