#opini#lampung#ibukota

Lampung Paling Siap Jadi Ibu Kota Negara

( kata)
Lampung Paling Siap Jadi Ibu Kota Negara
Brigjen Purn Edward Syah Pernong. (Foto:dok.Lampost.co)

RENCANA pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke tempat lain yang disampaikan Presiden Jokowi setelah melakukan rapat terbatas, 29 April lalu, menjadi perbincangan menarik di tengah masyarakat, khususnya pada daerah-daerah calon ibu kota. Sinyal-sinyal yang muncul, pemindahan ibu kota mengarah pada tiga pulau: Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera bagian timur. Dan, Lampung memiliki wilayah yang sangat potensial untuk dipilih menjadi ibu kota, yaitu di wilayah Lampung bagian timur.

Berbagai elemen masyarakat Lampung yang dimotori oleh Tim DKI-Lampung beserta tokoh-tokoh adat dan pemerintah daerah dengan kesadaran untuk mendukung kebijakan Presiden Jokowi telah melakukan kajian ilmiah dari aspek ekonomi, infrastruktur, telekomunikasi, geopolitik, geografi, atau sosial-budaya. Dari berbagai kajian tersebut, terbaca dengan terang-benderang kesiapan Lampung sebagai ibu kota Indonesia.

Presiden Jokowi pun menyatakan pemindahan ibu kota bukan hanya urusan infrastruktur, tetapi kondisi sosiologis dan sosial politik yang perlu dipersiapkan. Peran serta masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menyiapkan atau memberi alternatif calon ibu kota negara menjadi bukti tingkat bahwa secara sosiologis masyarakat Lampung sudah sangat siap.

Masyarakat Lampung dengan kesadaran demokrasi yang tinggi menjadi modal penting Lampung untuk menjadi ibu kota. Bagaimanapun, daerah calon ibu kota bukan hanya harus didukung masyarakat lokal, melainkan juga kondisi masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi dalam berdemokrasi, karena pusat pemerintahan juga berarti menjadi pusaran politik arus utama negara. Bila kesadaran demokrasi masyarakat belum terbangun dengan baik, potensi kerawanan sosial tinggi dan pengaruh politik partisan akan menjadi potret buram ibu kota negara yang juga menjadi cermin wajah negara.

Gegap gempita masyarakat Lampung dalam membantu pemerintah untuk mempersiapkan ibu kota baru didasari filosofi masyarakat Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai. Masyarakat Lampung sejak awal sudah terbiasa mengelola perbedaan, terbuka menerima kebudayaan baru yang lebih baik, dan tetap mempertahankan budaya lama yang masih relevan.

Visi Indonesia Maju

Perpindahan ibu kota bagi sebuah negara bukan hal yang aneh meski tetap dianggap sebagai hal yang istimewa. Dalam sejarah, banyak negara melakukan pemindahan ibu kota. Alasannya pun beragam, baik karena perang dan penaklukan, kepentingan strategis, pertahanan keamanan, maupun alasan ekonomi.

Indonesia pun telah tiga kali melakukan perpindahan ibu kota. Ketiganya dengan alasan perang dan penaklukan serta alasan strategis. Perpindahan ibu kota Indonesia di tiga wilayah yang berbeda, yaitu Yogyakarta, Bukittinggi, dan Bireun, Aceh.

Perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta terjadi pada 4 Januari 1946. Hal itu didorong kondisi Jakarta yang sudah dikuasai tentara NICA dan dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan. Sri Sultan Hamangkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII sebelumnya telah menawarkan pada pemerintah pusat agar ibu kota dipindah ke Yogyakarta. Tawaran itu disetujui oleh Soekarno.

Alasan Yogyakarta menawarkan diri sebagai ibu kota karena kondisi keamanan Yogyakarta relatif stabil dan masyarakat Yogyakarta siap mendukung pemerintah dengan memberikan sumbangan untuk tetap berjalannya roda pemerintahan. Apa yang terjadi tahun 1946 itu sepertinya sedang berulang, kali ini di Lampung. Seperti sudah disampaikan sebelumnya, masyarakat Lampung dengan kesadaran sendiri melakukan kajian dan persiapan untuk menjadikan wilayahnya sebagai ibu kota negara.

Perpindahan kedua Republik Indonesia terjadi karena agresi Belanda. Pada 19 Desember 1948, ibu kota pindah dari Yogyakarta ke Bukittinggi. Di tahun yang sama, ibu kota sempat dipindahkan seminggu ke Aceh karena situasi Yogyakarta dan Bukittinggi tidak kondusif. Setelah itu, ibu kota kembali ke Jakarta.

Lampung Strategis

Perpindahan ibu kota yang kembali didengungkan oleh Presiden Jokowi menjadi berbeda dengan perpindahan sebelumnya, karena rencana perpindahan kali ini membawa visi, sebagaimana disampaikan Presiden, “Kita ingin melihat visi ke depan kita seperti apa dan yang paling penting Indonesia sebagai negara besar. Kita ingin memiliki juga pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, dan jasa. Kita ingin menapak ke depan sebagai sebuah negara maju.”

Dari visi yang disampaikan Presiden, khususnya terkait pemisahan antara pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, dan jasa, hal terpenting adalah bagaimana pemisahan tersebut dapat membuat pemerintahan berjalan efektif dan kepentingan ekonomi juga kondusif. Sebab, bagaimanapun, dalam dunia modern, pemerintahan tidak dapat dipisahkan secara tegas dengan dunia ekonomi, karena salah satu tugas pemerintah adalah di bidang ekonomi dan moneter.

Sebab itu, meski pusat pemerintahan dan pusat ekonomi terpisah, jangan sampai ada hambatan dalam pengaturan dan pengelolaannya. Hambatan bisa saja timbul bila jarak pusat pemerintahan dan pusat ekonomi berjauhan sehingga hanya akan menimbulkan biaya tinggi.

Karena itu, posisi Lampung sangat strategis karena lokasinya tidak jauh dari Jakarta yang akan tetap dipertahankan sebagai pusat ekonomi. Kedekatan jarak antara Lampung dan Jakarta akan mempermudah proses transisi ibu kota, efisiensi biaya, dan yang lebih penting adalah kesiapan aspek sosial politik. Selama ini, Lampung telah menjadi pintu gerbang menuju ibu kota. Masyarakat Lampung menjadi semacam jembatan antara kehidupan ibu kota dan kehidupan di luar kota. Secara demografis, masyarakat Lampung diisi oleh suku Jawa, Melayu, Bugis, dan suku-suku lain di Indonesia.

Faktor demografis, sosial-politik, dan sosial-budaya Lampung telah memenuhi syarat-syarat di luar infrastruktur seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Di sisi lain, seperti telah dilakukan kajian Tim DKI-Lampung, faktor alam dan lingkungan Lampung juga sangat mendukung.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, gagasan atau usul menjadikan Lampung sebagai ibu kota, sebagai pusat pemerintahan, perlu diperhatikan dengan saksama oleh Pemerintah Pusat. Dilihat dari berbagai pertimbangan, Lampung sebagai ibu kota lebih efisien dan potensi keberhasilannya bisa lebih tinggi dibanding daerah-daerah lain.

Brigjen Purn Edward Syah Pernong, Mantan Kapolda Lampung

Berita Terkait

Komentar