#bencanaalam#longsor

Lampung Masuk Daerah Risiko Tinggi Rawan Bencana di Indonesia

( kata)
Lampung Masuk Daerah Risiko Tinggi Rawan Bencana di Indonesia
Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto saat rapat bersama terkait laporan pemantauan dan evaluasi atas program lintas sektoral penangulangan bencana tahun 2015-2019.Dok. Humas Pemprov Lampung

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Lampung menjadi salah satu daerah dengan risiko tinggi dan menempati posisi ke-16 dari 33 provinsi sebagai wilayah rawan bencana di Indonesia berdasarkan data Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Upaya mitigasi perlu dilakukan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 yang sesuai dengan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) tahun 2015—2030.

Upaya mitigasi harus didasarkan pada pemahaman tentang risiko bencana pada semua dimensi, yakni ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Bentuk nyata dari proses yang menyeluruh tersebut dimulai dari kajian risiko bencana (KRB).

KRB ini menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah dan akan menjadi dasar acuan pelaksanaan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Selain itu, rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahunan serta rencana penanggulangan bencana daerah (RPBD).

Potensi ancaman dan risiko dari suatu bencana sangat dipengaruhi kondisi wilayah suatu daerah. Lampung memiliki riwayat kejadian bencana dalam satu dekade terakhir yang perlu diantisipasi agar tidak terulang dengan skala yang lebih besar.

Secara geografis, Lampung merupakan provinsi paling selatan di Pulau Sumatera dengan luas 35.288,35 km2 (Lampung dalam Angka, BPS 2019), termasuk 132 pulau di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas. Berdasarkan hasil analisis indeks risiko bencana banjir di Lampung dengan mempertimbangan berbagai aspek ancaman, aspek kerentanan, dan aspek kapasitas terdapat 136 titik lokasi/kecamatan yang kerap dilanda banjir setiap tahunnya di 14 kabupaten/kota.

Berdasarkan analisis sebaran ancaman longsor diketahui 5.690,2 km2 (16,1%) merupakan area dengan ancaman longsor tinggi, ancaman longsor sedang seluas 11.041,8 km2 (31,3%), dan sisanya ancaman longsor rendah. Secara kumulatif jumlah area yang berpotensi terjadi longsor tinggi hingga sedang yang mencapai 47,4% tergolong luas dan patut menjadi perhatian bersama.

Daerah rawan longsor di sisi barat Lampung, melingkupi Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, dan beberapa daerah di Way Kanan, Lampung Utara, dan Lampung Tengah, serta Pesawaran. 

Pemerintah Provinsi Lampung merespons cepat terjadinya bencana alam karena cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini. Stakeholder terkait menggelar rapat bersama terkait laporan pemantauan dan evaluasi atas program lintas sektoral penangulangan bencana tahun 2015-2019.

Sekretaris Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan bencana yang terjadi dipengaruhi musim, seperti ketika musim hujan ada banjir dan longsor, kemudian ketika kemarau terjadi kebakaran hutan dan kekeringan. Kemudian ada juga bencana yang tidak bisa diramalkan kejadiannya, seperti gempa bumi.

"Kita terus meningkatkan kesiapan lembaga badan penanggulangan bencana daerah. Ada beberapa hal yang terus kami siapkan seperti posko 1 x 24 jam, peta rawan bencana yang terus di-upgrate, kesiapan alat berat. Kemudian peralatan dan logistik, seperti gudang yang isinya dapur umum, perahu karet, tenda, dan sebagainya," katanya usai menggelar rapat di ruangannya, Senin, 13 Januari 2020.

Dia menambahkan peningkatan kelembagaan harus lebih siap ke depannya. Personel juga harus disiapsiagakan baik ditataran manajemen maupun lapangan.

Dia mengatakan peta rawan bencana harus terus di-update setiap waktunya. Titik-titik lokasi banjir di setiap daerah sekitaran sungai, potensi longsor di setiap tebing dan dataran tinggi. Kemudian basis data juga harus lengkap pemetaan daerah rawan sampai di tingkat kecamatan dan desa. 

"Setiap ada cuaca yang buruk, semua stakeholder bersiap untuk turun langsung dan monitoring. Manajemen bencana cepat bergeraknya. Kalau ada bencana alam, stakeholder ini jangan tidur, misalnya begitu hujan lebat, segera monitor lokasi-lokasi rawan," katanya.

Pemprov dan pemkab/pemkot serta masyarakat bekerja bersama-sama dalam mitigasi. Dia juga meminta Bappeda Lampung mengedukasi mitigasi dan peraturan gubernur Lampung terkait hal tersebut. Kemudian di setiap kantor dan daerah ada jalur evakuasi dan titik kumpul sehingga masyarakat tidak panik dan tahu apa yang harus dilakukan.

"Kami juga akan memberikan edukasi mitigasi di sekolah-sekolah, rumah sakit, dan sebagainya agar semua orang sadar akan bencana. Sehingga tahu apa yang dilakukan ketika bencana datang," ujarnya.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar