#sertifikat#halal#UMKM

Lampung Wait and See Soal Sertifikasi Halal Gratis UMKM

( kata)
Lampung <i>Wait and See</i> Soal Sertifikasi Halal Gratis UMKM
Geliat Pelaku UMKM saat meramaikan Wisata Kuliner dan UMKM di Jalan Gatot Subroto, Taman Ir Soekarno, Bandar Lampung. Lampost/Triyadi Isworo


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung masih wait and see atau menunggu dan melihat mengenai tindak lanjut pengajuan sertifikasi halal gratis bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Provinsi Lampung, Samsurizal Ari mengatakan setelah ada kebijakan dari pusat biasanya akan ada tindaklanjutnya bersama Kementerian Agama. Namun sampai saat ini di Lampung masih menunggu dan melihat perkembangannya.

"Mungkin nanti Kanwil Kemenag Lampung akan menindaklanjuti kebijakan pusat. Mengenai kuota di Lampung dapet berapa, kita tunggu saja," katanya, Senin, 21 Maret 2022.

Namun yang pasti, pihaknya menyambut baik adanya program tersebut. Harapannya pelaku UMKM bisa terbantu mengembangkan usahanya dan dibimbing mendapatkan sertifikat halal untuk usahanya.

"Pelaku UMKM di Lampung banyak, apalagi dibidang kuliner. Kita akan dorong terus agar UMKM ini bisa maju dan berkembang," katanya.

Sesuai data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia di http://umkm.depkop.go.id/ di Provinsi Lampung memiliki banyak UMKM. Seperti Bandar Lampung ada 118.533 UMKM, Metro (23.854), Pringsewu (1.961), Lambar (1.775), Way Kanan (840), Lamteng (796), Lamsel (701), Lamtim (624), Pesbar (611), Pesawaran (482), Lampura (457),  Mesuji (292), Tuba (208), Tanggamus (186) dan Tubabar (179).

Sebelumnya Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Muhammad Aqil Irham menyampaikan bahwa pihaknya membuka pengajuan sertifikasi halal gratis bagi UMK, melalui Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis).

Program tersebut mulai dibuka bulan Maret ini sampai Desember 2022. Berlaku sepanjang tahun. Bagi UMKM yang mendaftar akan mendapatkan prioritas. Kementerian Agama menyediakan kuota 25.000 UMK yang akan difasilitasi secara gratis tahun ini.

"Kuota 25.000 itu hanya digunakan untuk fasilitasi UMK yang memenuhi syarat bisa melakukan pernyataan mandiri kehalalan produknya, atau dikenal dengan halal-self-declare. Untuk bisa self declare, UMK harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan BPJPH," katanya. 

Winarko







Berita Terkait



Komentar