#kehutanan#lampunghijau

Lampung Hijau untuk Kelestarian Hutan dan Kesejahteraan

( kata)
Lampung Hijau untuk Kelestarian Hutan dan Kesejahteraan
Ilustrasi.Dok. Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Sektor kehutanan di Lampung sangat menjanjikan untuk bisa memberikan pendapatan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu, kegiatan menjaga dan pemanfaatannya perlu sinergisitas para pihak terkait.

Dalam upaya mewujudkan hal itu, Pemerintah Provinsi Lampung siap menggelar Festival Kehutanan Lampung Tahun 2020 dengan tema “Greener Lampung, Greener Tomorrow for Sustainability and Prosperity" atau Lampung lebih hijau, Masa Depan Lebih Hijau untuk Kelestarian dan Kesejahteraan. Kegiatan tersebut akan dibuka di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, Senin, 2 November 2020.

Kepala Dinas Kehutanan Lampung, Yanyan Ruchyansyah mengatakan kegiatan ini dirancang untuk mempertemukan para pihak terkait yang memiliki kepentingan terhadap kegiatan menjaga serta pemanfaatan hasil hutan baik dari sektor hulu sampai ke sektor hilir. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan sinergisitas antarpihak dalam pembangunan kehutanan di Lampung, meningkatkan promosi produk kehutanan berbasis agroforestri dan wisata alam serta meningkatkan kapasitas SDM kehutanan.

"Target dari kegiatan ini menghadirkan para pihak yang memiliki potensi dalam usaha hasil hutan bukan kayu (HHBK) dengan pola agroforestri, sehingga konsumen yang berada di hilir dapat memahami fungsi petani dalam menjaga hutan dalam rangka memenuhi kebutuhan di hilir. Dengan demikian, kesadaran dalam menjaga fungsi hutan dapat berkesinambungan dari hulu sampai hilir," kata Yayan, panggilan akrabnya, Minggu, 1 November 2020.

Dia menambahkan Festival Kehutanan Lampung Tahun 2020 akan diadakan 2-5 November 2020 secara offline (luring) dan online (daring) untuk memenuhi kebijakan protokol penanganan Covid-19. Kegiatan luring dilaksanakan di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, lokasi wisata KPH Way Pisang-Gunung Rajabasa-Batu Serampok. Kegiatan daring dilaksanakan di kantor KPH Batutegi, kantor KPH Kotaagung Utara, dan kantor KPH Pesisir Barat.

"Adapun peserta kegiatan ini melibatkan pemangku kebijakan dari Kementerian LHK dan unsur pemerintah provinsi yang membidangi kehutanan, koperasi UMKM, pariwisata, dan perdagangan. Kemudian petani/pelaku kegiatan agroforestri, perguruan tinggi, platform nasional produk HHBK, pelaku usaha restoran, kafe produsen makanan-minuman, dan sebagainya," katanya.

Sesuai Keputusan Menhutbun Nomor: SK.256/Kpts-II/2000, luas kawasan hutan di Lampung adalah 1.004.735 hektare setara dengan 28,45% dari luas Lampung. Berdasarkan pembagian kewenangan, kawasan hutan yang menjadi urusan Pemprov Lampung seluas 564.954 ha, meliputi hutan lindung, hutan produksi dan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman. Selebihnya yaitu seluas 439.798 ha merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Way Kambas, dan Cagar Alam/Cagar Alam Laut Krakatau.

Perambahan dan okupasi kawasan hutan sebagai dampak pertumbuhan penduduk yang membutuhkan lahan untuk berusaha dan bermukim masih menjadi persoalan utama dalam pengelolaan hutan di Lampung. Meskipun secara hukum status kawasan hutan adalah hak negara, fakta di lapangan pengelolaan lahan hutan dilakukan masyarakat.

Selain permasalahan tersebut, pembangunan kehutanan di Lampung juga dihadapkan kepada persoalan lain yang cukup komplek, antara lain masih maraknya tindak pidana illeggal logging, kondisi DAS yang kritis, potensi kayu rakyat/hutan rakyat belum terdata dengan valid, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan wisata alam belum maksimal, konflik tenurial kawasan hutan, pengelolaan HTI belum maksimal, dan masih terjadinya konflik satwa liar.

Salah satu solusi terhadap permasalahan tersebut di atas adalah dengan melakukan perubahan paradigma pengelolaan hutan, dari pengelolaan hutan oleh negara (forest management by state) ke arah pengelolaan hutan bersama masyarakat (community based development), yaitu pengelolaan hutan yang harus melibatkan dan menyejahterakan masyarakat sekitar hutan dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi hutan sebagaimana mestinya. Dalam permasalahan ini pengelolaan hutan dengan prinsip wanatani atau lebih dikenal dengan istilah agroforestri merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan produktivitas lahan sekaligus bagian upaya konservasi tanah, air, dan keanekaragaman hayati.

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar