#DAK#LAMPUNG

Lampung Dorong Penyaluran DAK Fisik Dikebut

( kata)
Lampung Dorong Penyaluran DAK Fisik Dikebut
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan, di Mahan Agung, Bandar Lampung, Jumat, 8 April 2022. (Lampost.co/Atika Oktaria)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus mendorong agar percepatan dan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik terus dilakukan dan diterapkan seluruh pemangku kepentingan. 

Hal tersebut dijelaskan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan terkait pemerintah daerah dengan kategori penyaluran DAK fisik tercepat tahun 2021 dengan predikat terbaik ke III tingkat provinsi. 

"Apabila terjadi kekeliruan dalam tata kelola anggaran akan berdampak panjang. Untuk itu, selain dorongan dari Pemprov Lampung, kami juga meminta DJPb agar tetap memberikan perhatian dan masukan," kata Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi di Mahan Agung, Bandar Lampung, Jumat, 8 April 2022.

Selain itu juga, dia meminta untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk terus menyosialisasikan ke semua dinas agar bisa bergegas untuk mendapatkan DAK. 

"Karena pemerintah pusat memberi hak yang sama pada daerah, tapi besar kecilnya tergantung kreativitas daerah. Untuk itu harus didorong dengan sosialisasi yang masif dari OPD terkait DAK," ujar Arinal.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, Muhammad Dody Fachrudin mengatakan Pemprov Lampung patut mendapat penghargaan karena melakukan sinergi yang sangat baik antara BPKAD dan OPD lain sebagai user DAK. 

"Seperti dinas pendidikan, dinas PUPR, dinas pertanian dan lainnya, jalin koordinasi sangat baik. Selain itu, komunikasi kepada inspektorat sebagai pengendalian internal," kata Muhammad Dody Fachrudin. 

Tak lupa, pihaknya memberikan solusi, agar untuk belanja tidak langsung lebih kecil dari belanja langsung bisa diambil dari DAK dan dialokasikan untuk infrastruktur. Karena DAK sifatnya berupa usulan, terutama untuk DAK yang sifatnya reguler. 

"Kalau belanja infrastrukturnya kurang, bisa mengusulkan DAK yang sifatnya reguler. Ke kementerian yang sifatnya teknis kemudian diusulkan ke kementerian keuangan. Lalu dikaji oleh kementerian dan lembaga teknis berdasarkan kelayakan nanti bisa disetujui oleh kementerian keuangan," tutup dia. 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar