#BERITALAMPUNG#PEMPROV

Lampung Alokasikan Belanja Produk Dalam Negeri Mencapai 66,82%

( kata)
Lampung Alokasikan Belanja Produk Dalam Negeri Mencapai 66,82%
Sekretaris Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto saat diwawancarai di kompleks kantor gubernur Lampung beberapa waktu lalu. (Lampost.co/Triyadi Isworo)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan pada 2022 pihaknya mengalokasikan belanja produk dalam negeri sebesar 66,82 persen dari total belanja barang dan belanja modal. 


Menurutnya, belanja pemerintah harus dirancang untuk memberikan stimulus ekonomi baik konsumsi maupun produksi. Dengan demikian, hal itu memberikan manfaat ekonomi yang  besar bagi masyarakat.

"Semakin besar nilai dan kecepatan perputaran realisasi belanja di dalam negeri diharapkan semakin besar ekspansi ekonomi yang akan dicapai sehingga dapat menjamin upaya percepatan pemulihan ekonomi," kata Fahrizal melalui telepon, Jumat, 3 Juni 2022. 

Menurutnya, belanja produk dalam negeri telah dijadikan suatu aturan kerangka acuan kerja yang mencantumkan syarat teknis dalam dokumen pengadaan barang dan jasa. 

"Dalam aturan tersebut terdapat keharusan dalam penggunaan bahan atau material yang sedapat mungkin dipenuhi dari lokal Provinsi Lampung. Jadi tidak pakai produk luar bahkan impor," ujar Fahrizal.

Baca juga: Urgensi Akselerasi Belanja Pemerintah Derah Untuk Peningkatan Layanan Publik

Di sisi lain, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung mencatat hingga pertengahan Mei 2022, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se- Provinsi Lampung berhasil mengalokasikan dana sebesar Rp6,41 triliun untuk Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). 

"Dana sebesar Rp6,41 triliun digunakan untuk pengadaan barang sebesar Rp2,14 triliun, jasa konsultan Rp290 miliar, jasa lainnya Rp755 miliar dan untuk belanja kontruksi Rp3,22 triliun," kata Kepala BPKP Perwakilan Lampung, Sumitro. 

Ia mengatakan total P3DN RUP senilai Rp6,41 triliun atau 97,60 persen memiliki total anggaran sejumlah Rp6,57 triliun. Menurut Sumitro, anggaran tersebut lebih tinggi dari standar yang diwajibkan secara nasional yaitu sebesar 40 persen dengan total pengadaan sebanyak 71.293 paket. 

Menurutnya, sektor UMKM dan koperasi mesti mendapat perhatian lebih. Sumitro menyebutkan salah satu sektor UMKM dan koperasi yang memiliki potensi sangat besar adalah sektor pariwisata dan industri kreatif. 

"Kami memiliki harapan usai pandemi covid-19 sektor pariwisata dan industri kreatif dapat menggeliat dan bangkit kembali," ujar dia. 

Wandi Barboy








Berita Terkait



Komentar