#raperda#undang-undang#perda#beritalambar

Lambar Mulai Bahas Delapan Rancangan Perda

( kata)
Lambar Mulai Bahas Delapan Rancangan Perda
DPRD Lambar gelar paripurna penyampaian delapan Ranperda. Lampost.co/Eliyah


Liwa (Lampost.co): DPRD Lampung Barat, Senin,19 Oktober 2020, menggelar rapat paripurna penyampaian delapan Rancangan Perda yang terdiri dari dua rancangan Perda inisiatif dan enam lainya rancangan Perda dari eksekutif.

Dua rancangan Perda inisiatif itu adalah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan ranperda tentang desa wisata.

Sementara enam Ranperda eksekutif itu yaitu Ranperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan, Raperda tentang perusahaan daerah air minum Limau kunci, Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri, Ranperda perusahaan perseroan daerah pada BPRS Lambar, Renperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dua nota pengantar Ranperda inisiatif disampaikan oleh Ali Akbar. Sementara enam Raperda eksekutif disampaikan oleh bupati Lambar Parosil Mabsus.

Dalam penyampaian kedua Raperda itu, Ali Akbar, menjelaskan adapun pilosofis pembentukan Perda hukum bagi masyarakat miskin adalah bantuan hukum merupakan hak penting untuk dipenuhi oleh pemerintah sesuai tingkatannya. Karena itu diperlukan jaminan hukum dan pedoman dalam memberikan bantuan hukum melalui kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan perioritas kebutuhan masyarakat.

Kemudian Ranperda tentang desa wisata juga disampaikan karena mengingat Lambar memiliki potensi wisata  yang potensial untuk dikembangkan. Namun kondisinya belum didukung oleh kesiapan sarana dan fasilitas yang memadai serta daya dukung masyarakat sekitar juga masih rendah sehingga perlu ada payung hukum sebagai tanggung jawab pemerintah dalam upaya pengembanganya.

Sementara itu, Parosil Mabsus saat menyampaikan enam rancangan Perda antara lain menjelaskan bahwa perlunya perubahan-perubahan dalam rangka mendorong pembangunan daerah.

Salahsatu rancangan Perda antara lain  tentang lahan pertanian itu dilatarbelakangi bahwa lahan pertanian pangan di kabupaten ini semakin berkurang karena ada alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.

Untuk itu dalam mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan maka perlu dibuatkan landasan hukum bagi kawasan pertanian pangan secara berkelanjutan dan kedaulatan pangan.

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar