#BERITALAMPUNGBARAT#BANSOS

Lambar Bahas Data Penanggulangan Kemiskinan 

( kata)
Lambar Bahas Data Penanggulangan Kemiskinan 
Ilustrasi:Pixabay.com


Liwa (Lampost.co) -- Pemkab Lampung Barat, menggelar rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang dipimpin oleh Wabup Mad Hasnurin. Rapat ini diikuti oleh asisten I Adi Utama, Staf Ahli Bupati Ronggur L Tobing, Kepala Bappeda Agustanto Basmar, Kepala Disdukcapil Damanasir, Kepala Dinas PMP Noviardi Kuswan, Kepala Dinas Sosial Jaimin, Koordinator PKH Arsyah dan TKSK kabupaten Lambar Yusman, Ketua TKPK Kecamatan dan Ketua TKPK Pekon Se-Kabupaten Lambar itu berlangsung di ruang rapat Sekincau, Senin, 22 Februari 2021. 

Wabup Mad Hasnurin dalam rapat itu, antara lain menyampaikan, sesuai hasil Rakor pada 16 Desember 2020 bahwa tahun 2021 Pemkab Lambar berkomitmen untuk mengoptimalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal itu dikarenakan penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat sesuai visi misi yang ada.

Menurutnya, program penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, dan kecil dan lainnya.

Di bidang pendidikan, program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui  penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan merata (BPPM). Di bidang kesehatan melalui jaminan kesehatan penduduk miskin di luar kuota, jampersal, rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan sembako untuk lansia dari keluarga kurang mampu, program stimulan untuk kegiatan KUBe dan lainya.

Sebagai bahan evaluasi serta untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus untuk mengetahui perkembangan dari program ini, maka perlu didukung dengan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Karena itu DTKS merupakan sumber data utama dalam menentukan sasaran atau penerima manfaat dari seluruh program  penanggulangan kemiskinan ini, baik untuk pembiayaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sebagai ketua TKPK Lambar, ia meminta agar TKPK kecamatan dan TKPK pekon/kelurahan dapat melakukan pencocokan NIK dalam DTKS dengan NIK di KTP data kependudukan di wilayahnya masing-masing.

Pencocokan NIK DTKS dengan NIK KTP data kependudukan sebagai upaya sinkronisasi data yang merupakan salah satu ajang verifikasi dan validasi DTKS untuk program 2021 ini. Dalam melaksanakan sinkronisasi ini juga perlu kerja sama camat dan peratin/lurah serta aparat pekon/kelurahan dan semua lintas sektor  agar data yang dihasilkan valid dan sesuai dengan fakta di masyarakat.

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar