#sengketatanah#sukapura#lambar

Lahan Pemukiman Warga Pekon Sukapura Didata Ulang

( kata)
Lahan Pemukiman Warga Pekon Sukapura Didata Ulang
Aksi demo warga untuk pengukuran ulang lahan di Sukapura, Sumberjaya, Lampung Barat. (Foto:Dok)


Liwa (Lampost.co)--Pemkab Lampung Barat kembali memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan kepemilikan sekitar 500-an KK warga transmigrasi eks pejuang siliwangi di Pekon Sukapura, Sumberjaya, Lampung Barat terkait adanya surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


Plt Sekkab Lambar Adi Utama, Rabu, 8 Juni 2022, mengaku pihaknya telah menyampaikan kepada aparatur Pekon Sukapura dan masyarakat setempat untuk segera membentuk tim yang akan melaksanakan tugas pendataan ulang terhadap lahan kawasan pemukiman dan fasilitas umum di Pekon Sukapura tersebut.

Pembentukan tim identifikasi lahan pemukiman di Pekon Sukapura itu juga telah disepakati dalam rapat pertemuan antara Pemkab Lambar, aparatur Kecamatan Sumberjaya, Pekon Sumberjaya dan perwakilan masyarakat Pekon Sukapura pada 2 Juni lalu.

Pembentukan tim identifikasi itu dilaksanakan untuk menindaklanjuti surat dari Kementerian LHK yang diterima akhir April lalu yang meminta untuk dilakukan identifikasi ulang terhadap lahan pemukiman masyarakat transmigrasi di Pekon Sukapura.

Dalam rapat yang digelar itu yakni disepakati bahwa yang dilakukan adalah penyelesaian permasalahan lahan pemukiman sesuai dengan surat dari Kementerian LHK. Kemudian melakukan identifikasi kepemilikan lahan pada areal pemukiman.

Dalam pelaksanaan pengukuran tidak dilakukan pemungutan biaya bentuk lainnya kepada masyarakat.

Penyelesaian permasalahan pemukiman Pekon Sukapura itu dilakukan melalui penataan kawasan melalui inventarisasi dan verifikasi penguasaan lahan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (Inver PPTPKH).

"Pendataan ulang pada lahan yang dikuasai eks pejuang Siliwangi ini hanya dilakukan pada lahan pemukiman dan fasilitas umumnya saja," kata Adi.

Kesepakatan pembentukan tim pendataan ulang kawasan pemukiman warga transmigrasi eks pejuang Siliwangi di Pekon Sukapura ini telah dilakukan pada Kamis (2/6).

Rapat saat itu, selain dari Pemkab juga dihadiri perwakilan dari kecamatan Sumberjaya, aparat Pekon Sukapura dan perwakilan masyarakat untuk menindaklanjuti surat dari Kementerian LHK itu.

Sebelumnya, ratusan masyarakat Pekon Sukapura menuntut legalitas terhadap lahan seluas 309 Ha yang telah didiaminya sejak mengikuti program transmigrasi pada tahun 1951 di Pekon Sukapura.

Warga menuntut legalitas lahan ini agar menjadi milik masyarakat adalah karena status warga di pekon itu bukanlah perambah hutan. Akan tetapi awal mulanya adalah resmi ditempatkan di lokasi ini sejak 1951 sebagai warga transmigrasi oleh BRN tahun 1951, yang keberadaanya hingga saat ini telah mengalami tiga generasi.

Meskipun masyarakat telah mendiaminya sejak mengikuti program transmigrasi pada tahun 1951 itu, namun tujuh pemangku/dusun diantaranya yaitu Pemangku 4-10 termasuk perumahan PLN Way Besai sampai saat ini masih dinyatakan masuk dalam kawasan hutan lindung. Sehingga masyarakat yang bermukim disana belum memiliki legalitas.

Sri Agustina








Berita Terkait



Komentar