#kekerasanseksual#pelecehanseksual#ruupks

LadA Damar: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Menjawab Persoalan di Lapangan

( kata)
LadA Damar: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Menjawab Persoalan di Lapangan
Direktur Eksekutif LAdA Damar Lampung, Sely Fitriani. ISTIMEWA


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Forum Pengada Layanan (FPL) bagi perempuan korban kekerasan, yang salah satunya adalah LAdA DAMAR Lampung meminta Tim Badan Legislasi (Baleg) DPR RI agar RUU Tindak Pidana Kekekerasan Seksual (TPKS) yang semula RUU PK-S harus bisa menjawab persoalan di lapangan.

Direktur Eksekutif LAdA Damar Lampung, Sely Fitriani menceritakan, berdasarkan pengalaman pendampingan yang dilakukan oleh 115 lembaga layanan pendamping korban di 32 Provinsi, menemukan bahwa  masih membutuhkan agar enam elemen kunci dipertahankan untuk menjawab persoalan dilapangan.

Mulai dari hukum acara yang lebih berpihak pada korban, sembilan bentuk kekerasan seksual  (KS) yang masih terjadi di masyarakat; pencegahan kekerasan seksual sebagai langkah taktis penanganan kasus KS, pemulihan korban yang komprehensif, koordinasi dan pemantauan, juga adanya ketentuan pidana yang mengakomodir sembilan bentuk KS.

"Kami berpandangan, bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang diubah menjadi TPKS seharusnya tetap menjadi pijakan hukum bagi hak korban KS dan keluarganya," katanya, Kamis, 9 September 2021.

Baca: Rerie: Satukan Persepsi untuk Sukseskan RUU PKS

 

Selama ini, kata dia, hal itu belum diatur secara komprehensif dalam Undang-undang. Beberapa elemen substansi yang sangat krusial untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban dan keluarganya justru hilang.

Keterbatasan KUHAP dan beberapa kebijakan lainya, seharusnya menjadi titik tolak RUU TPKS untuk mengakomodasi dan memperkuat hak korban sehingga pemanfaat RUU ini utuh untuk menjawab kebutuhan korban.

Keterbatasan pasal yang mengatur hak korban untuk mendapatkan layanan pemulihan secara terpadu dan hak mendapatkan pendampingan dalam setiap proses peradilan juga menjadi salah satu catatan yang harus menjadi perhatian. 

Untuk Itu FPL–LAdA DAMAR Lampung mendesak dan mendorong Baleg DPR RI untuk; Pertama, membuka ruang diskusi secara terbuka yang melibatkan masyarakat terutama yang memiliki pengalaman dalam melakukan pendampingan dan korban yang sudah menjadi penyintas untuk perubahan naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Kedua, memasukan enam elemen kunci yang menjadi inti substansi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yakni Sembilan (9) jenis KS, pemidanaan, hukum acara pidana, pencegahan, pemulihan, koordinasi, dan pengawasan. Ketiga, mengubah definisi tindak pidana pemaksaan hubungan seksual menjadi tindak pidana perkosaan; Keempat, memasukan kebutuhan khusus korban KS dengan disabilitas dalam aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan. 

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar