#narkoba

KY Didesak Periksa Hakim Pembebas Bandar Narkoba di Lampung

( kata)
KY Didesak Periksa Hakim Pembebas Bandar Narkoba di Lampung
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang memvonis bebas terdakwa bandar narkoba M. Sulton, Selasa, 21 Juni 2022. Lampost.co/Asrul


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Lampung mendesak Komisi Yudisial (KY) memeriksa Hakim Joni Butar Butar yang memvonis bebas bandar narkoba di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Selasa, 21 Juni 2022.

Tim Hukum dan Advokasi DPD Granat Lampung, Gindha Ansori Wayka, mengatakan vonis bebas membuat publik bertanya-tanya dan menimbulkan keganjalan. 

"Dapat menumbuhkembangkan dan membuat suburnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Lampung khususnya karena ini baru pertama kalinya bandar narkoba divonis bebas hakim," kata Ginda, melalui keterangan tertulis, Rabu, 22 Juni 2022.

Secara sederhana, lanjutnya, tidak mungkin ada putusan yang berbeda atas kasus yang sama. Sebab, kondisi itu akan menciderai rasa keadilan masyarakat. 

"Dengan vonis bebas terhadap terdakwa MS, rasa keadilan masyarakat menjadi teriris karena diduga ada perlakuan hukum berbeda dan nyata. Sementara selama ini digaungkan asas hukum kesamaan derajat di depan hukum," ujarnya.

Untuk itu, Granat Lampung mendukung jaksa menempuh upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung untuk membuktikan dakwaan dan tuntutannya terhadap terdakwa.

Sebelumnya diberitakan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang memvonis bebas terdakwa bandar narkoba M. Sulton. Dia didakwa jaksa sebagai pengendali peredaran 92 kilogram sabu hasil pengembangan dari kasus M. Razif Hazif (24), dan Nanang Zakaria (29). Kedua telah divonis mati dalam sidang di PN Tanjungkarang pada 27 Mei 2022 lalu.

Majelis Hakim menyatakan M. Sulton tidak terbukti bersalah dari tuntutan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Menyatakan terdakwa M. Sulton, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam dakwaan," ujar hakim Jhony Butar-Butar.

Putusan itu atas dasar jaksa yang dinilai tidak dapat menghadirkan bukti dan saksi yang dapat menjerat terdakwa. Hal itu mulai dari bantahan terhadap saksi anggota kepolisian yang menyatakan penangkapan terdakwa berkaitan dengan Nanang dan Razif. Sebab, pengendali narkoba milik Nanang dan Razif adalah Sopian yang kini masih DPO. 

Kemudian, Majelis Hakim juga memberikan waktu ke penuntut umum untuk menghadirkan barang bukti berupa ponsel terdakwa yang dikloning. Namun, tidak dimasukan ke dalam berkas perkara.

"Selama proses persidangan penuntut umum dan saksi tidak pernah dapat mengajukan bukti," katanya.

Effran Kurniawan






Berita Terkait



Komentar