#beritalampung#beritalampungterkini#hukum#kuhpbaru#uuterorisme

KUHP Baru Tidak Tumpang Tindih dengan UU Terorisme

( kata)
KUHP Baru Tidak Tumpang Tindih dengan UU Terorisme
Foto ilustrasi. Dok


Tangerang (Lampost.co) -- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang Terorisme. Pasalnya, aturan untuk terorisme merupakan tindakan pidana khusus.

"Tindak tumpang tindih. Contoh Undang-Undang Nomor 15 tentang Terorisme yang masih berlaku. Jadi penegakan itu disandarkan masing-masing undang-undang tadi. Tapi deliknya itu dimasukkan dalam KUHP," ujar Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Dhahana Putra di Gedung Poltekip dan Poltekim Tangerang, Kamis, 15 Desember 2022.

Dia menjelaskan pihaknya hanya mengutip defiisi soal terorisme dari undang-undang yang sudah ada. Kemudian, pihaknya menyelaraskan tindak pidananya.

Baca juga: Polda Lampung Ungkap Penggunaan Merek Beras Secara Ilegal

"KUHP itu boleh dikatakan konstitusi pidana, semua tindak pidana ada di sana. Saat penegakan itu didasarkan pada undang-undang masing-masing. KUHP itu tidak bicara pada kelembagaan, tapi hanya mengurus terkait pidananya saja," katanya.

Dhahana mencontohkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun pernah menanyakan hal yang sama terkait tumpang tindihnya KUHP baru dengan UU Korupsi. KPK beranggapan jika KUHP baru ini telah melemahkan fungsi dalam pemberantasan korupsi.

"Sama dulu KPK juga mengatakan seperti itu, kok kami dilemahkan? Enggak. Justru satu sisi adalah kami mengatur kejahatannya saja tapi dari sisi penegakannya dilaksanakan melalui undang-undang masing-masing," ujarnya.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar